Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) Alexander Maha menyatakan bahwa kinerja perusahaan yang ia pimpin menjadi yang paling buruk di antara BUMN perkebunan lainnya.
PTPN XIII mencatatkan kerugian terbesar pada 2018 lalu dengan ekuitas bernilai negatif. Alexander bahkan menyatakan bahwa perusahaannya dalam kondisi bangkrut.
“PTPN XIII yang paling hancur. Ini statement saya. Kami menerima aset-aset yang buruk. Produksi tidak ada. Tanaman tua yang harus diremajakan mencapai 22.143 hektare dan pengembangan yang dilakukan gagal,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (5/12/2019).
Pendapatan perusahaan tercatat mengalami penurunan tajam dari Rp2,47 triliun pada 2017 menjadi hanya Rp1,39 triliun pada 2018 dengan kerugian yang bertambah dari Rp547,22 miliar pada 2017 menjadi Rp884,21 miliar. Sampai Oktober 2019, Alexander mengaku bahwa kerugian perusahaan telah mencapai Rp605 miliar.
Produksi sawit sebagai komoditas utama yang dikelola perusahaan yang berlokasi di Pulau Kalimantan ini pun memperlihatkan penurunan konstan selama kurun 2016–2018. Sempat menghasilkan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 44.587 ton pada 2016, jumlah tersebut lantas turun menjadi hanya 19.202 ton pada 2018.
Menurutnya, salah satu kelemahan dari PTPN XIII terletak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dia pun mengaku terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 2.300 karyawan. Dengan demikian, perseroan bisa menghemat pengeluaran gaji karyawan hingga Rp 10 miliar per bulan.
Baca Juga
Dia mengungkapkan ekuitas perusahaan pun kini berada posisi negatif Rp2 triliun, naik dibandingkan pada 2018 yang berjumlah negatif Rp1,5 triliun. Secara prinsip, dia menilai PTPN XIII bisa dinyatakan bangkrut jika berkaca pada kondisi ini.
Terlepas dari kondisi tersebut, dia tak memungkiri bahwa dukungan holding terus diberikan kepada perusahaan sehingga masih dapat bertahan. Demi mendukung kinerja, PTPN XIII pun menjalin kerja sama operasional dengan pihak swasta untuk pabrik kelapa sawit yang dikelola.
