Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal menilai banyaknya BUMN manufaktur dan pertanian yang rentan bangkrut tidak terlepas dari iklim usaha dan kebijakan pemerintah di sektor tersebut yang masih kurang baik.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan terdapat BUMN-BUMN manufaktur dan pertanian yang rentan bangkrut meski telah menerima PMN.
Untuk BUMN manufaktur, Faisal mengatakan masih banyak BUMN yang masih kesusahan mencari bahan baku baik dari pasar domestik maupun melalui impor.
Akibatnya, produk yang dihasilkan oleh BUMN manufaktur cenderung tidak sesuai dengan spesifikasi pasar dan tidak terjual.
Di satu sisi, BUMN manufaktur juga memiliki kecenderungan untuk memproduksi secara inefisien akibat penggunaan teknologi yang sudah usang sehingga menghasilkan produk yang mahal. Pada akhirnya, BUMN manufaktur kalah bersaing dengan manufaktur sejenis ataupun dengan produk impor.
"Harus dIpastikan bahwa produk BUMN manufaktur harus terserap, masalah BUMN manufaktur itu selalu tidak linkage dengan sektor lain sehingga dia akhirnya survival saja," ujar Faisal, Senin (2/12/2019).
BUMN sektor pertanian pun juga menjadi korban pemerintah akibat kebijakan impor komoditas pertanian yang sering tidak tepat sasaran karena buruknya data yang dimiliki oleh pemerintah.
Pada akhirnya, ketika pemerintah memutuskan untuk mengimpor komoditas tertentu maka komoditas yang dihasilkan BUMN pertanian menjadi tidak laku terjual.
Oleh karena itu, Faisal menilai perbaikan BUMN jangan melulu melalui PMN, harus dengan cara lain. "PMN ini banyak yang hanya menambal tetapi tidak memperbaiki sustainabilitas. Kalau BUMN dan iklim perekonomiannya diperbaiki maka pemerintah bisa menghemat anggaran pembiayaan," ujar Faisal.
Sebelumnya, dalam working paper yang dirilis oleh Asian Development Bank (ADB) dengan judul 'The Impact of Government Support on the Performance of Indonesia's State-Owned Enterprises' yang dirilis pada Agustus 2019, dukungan pemerintah terhadap BUMN tidak memiliki dampak yang signifikan tehadap performa keuangannya.
Dalam working paper tersebut, penulis yang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Hendro Nugroho membagi dukungan pemerintah ke dalam tiga bentuk yakni penanaman modal langsung kepada BUMN yakni penyertaan modal negara (PMN), transfer infrastruktur pemerintah kepada BUMN, dan asistensi dari pemerintah kepada BUMN.
Dukungan pemerintah terhadap BUMN memiliki kecenderungan untuk meningkatkan aset dari BUMN tetapi tidak meningkatkan kinerja keuangannya.
BUMN yang menerima dukungan dari pemerintah bakal melaksanakan kegiatan yang bersifat non-komersial dalam rangka memenuhi mandat dari pemerintah. Oleh karena itu, dukungan pemerintah tidak memiliki dampak atas performa keuangan BUMN.
Penulis berargumen bahwa tidak adanya korelasi positif antara dukungan pemerintah terhadap kinerja keuangan BUMN mewajibkan pemerintah untuk mencari cara alternatif dalam memberikan dukungan kepada BUMN.
