Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Rendahnya UMP Jateng Jadi Daya Pikat bagi Investor

Bisnis.com mencatat UMP Jateng pada 2020 hanya Rp1,74 juta, lebih rendah dari provinsi tetangga seperti Jawa Timur (Jatim) dengan UMP sebesar Rp1,76 juta serta Jawa Barat (Jabar) dan Banten yang mematok UMP masing-masing sebesar Rp1,81 juta dan Rp2,46 juta. Nominal UMP di Jawa kecuali DKI Jakarta pun tercatat lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di luar Jawa.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 28 November 2019  |  16:55 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar  Pranowo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Wakil Wali Kota Surakarta  Achmad Purnomo (ketiga kanan) yang disaksikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo (kiri), Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman (ketiga kiri), dan Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo (kedua kanan) menghadiri jumpa pers mengenai Central Java Investment Business Forum(CJIBF) di Jakarta,Selasa (5/11/2019). - Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo (ketiga kanan) yang disaksikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo (kiri), Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman (ketiga kiri), dan Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo (kedua kanan) menghadiri jumpa pers mengenai Central Java Investment Business Forum(CJIBF) di Jakarta,Selasa (5/11/2019). - Bisnis - Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA - Rendahnya upah minimum provinsi (UMP) di Jawa Tengah (Jateng) pada 2020 serta gencarnya Pemprov Jateng mengejar investasi membuat provinsi tersebut menjadi idaman investor.

Bisnis.com mencatat UMP Jateng pada 2020 hanya Rp1,74 juta, lebih rendah dari provinsi tetangga seperti Jawa Timur (Jatim) dengan UMP sebesar Rp1,76 juta serta Jawa Barat (Jabar) dan Banten yang mematok UMP masing-masing sebesar Rp1,81 juta dan Rp2,46 juta. Nominal UMP di Jawa kecuali DKI Jakarta pun tercatat lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di luar Jawa.

Selain UMP yang rendah, pelayanan perizinan di Jateng juga termasuk yang terbaik dibandingkan dengan provinsi lain terbukti dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov Jateng yang memperoleh predikat sebagai PTSP terbaik.

Di tengah keadaan perekonomian yang sedang mengalami stagnansi, investasi di Jawa Tengah yang menawarkan UMP rendah menjadi pilihan yang menarik bagi investor. Namun, di satu sisi hal ini bisa menggagalkan usaha pemerintah yang ingin memeratakan investasi baik di Jawa maupun luar Jawa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Jateng Ratna Kawuri mengaku telah mengantongi komitmen investasi di Jateng sebesar Rp25,2 triliun dan penanaman modal asing sebesar US$1 miliar.

Adapun per kuartal III/2019, realisasi investasi mulai dari Januari hingga September 2019 mencapai Rp601,3 triliun dengan investasi di Jawa sebesar 54,9% dan luar Jawa sebesar 45,1%. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dimana investasi di luar Jawa hanya 43,2% dari keseluruhan realisasi investasi yang mencapai Rp535,4 triliun.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai investasi tahun depan memiliki potensi untuk kembali lebih dominan di Jawa apabila belum ada perbaikan dari harga komoditas.

Menurutnya, investasi di luar Jawa sangat bergantung pada harga komoditas dan apabila harga komoditas masih rendah pada 2020 maka investasi akan kembali dominan di Jawa terutama untuk sektor padat karya. "Kalau ada perbaikan harga, investasi di luar Jawa akan tetap meningkat," ujar Bhima, Kamis (28/11/2019).

UMP yang rendah di Jawa terutama di Jateng akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi pada tahun depan terutama sektor padat karya yang memerlukan skill rendah seperti tekstil.

Untuk sektor padat karya yang memerlukan skill menengah dan tinggi seperti otomotif kemungkinan besar tidak akan terpengaruh oleh UMP. Hal ini karena sektor-sektor tersebut cenderung memberikan upah di atas UMP. Faktor penentu dari sektor tersebut justru terletak pada penentuan upah minimum sektoral (UMSK), bukan UMP.

Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indra Darmawan mengatakan rendahnya UMP merupakan keunggulan tersendiri bagi Jateng dan provinsi-provinsi tetangga seperti Jabar dan Banten.

"Masalah upah merupakan komponen yang diperhatikan oleh dunia usaha. Ini adalah masalah daya saing dan investor punya banyak pilihan," ujar Indra, Kamis (28/11/2019).

Dalam rangka mendorong investasi pada 2020, Indra mengatakan bahwa daerah lain bisa menawarkan insentif-insentif yang bisa menarik investasi ke daerahnya masing-masing. Selain insentif, pemda juga perlu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dominan menghambat investasi yakni perizinan, regulasi, dan masalah pengadaan tanah.

Hal ini menurut Indra bakal melahirkan kompetisi antardaerah dan akan menjadi sentimen positif atas investasi ke depan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jawa tengah
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top