Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Omnibus Law Perpajakan Ditargetkan Berlaku 2021

Sri Mulyani mengatakan, Omnibus Law Perpajakan saat ini telah memasuki tahap pembentukan final draft. Pihaknya tengah melakukan harmonisasi antara RUU ini dan pasal-pasal dalam UU lain yang akan dihilangkan.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 28 November 2019  |  17:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani ANTARA FOTO - Wahyu Putro A
Menteri Keuangan Sri Mulyani ANTARA FOTO - Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - RUU Omnibus Law Perpajakan diharapkan sudah dapat berlaku pada 2021.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui pada sebuah acara di Jakarta pada Kamis (28/11/2019).

Sri Mulyani mengatakan, Omnibus Law Perpajakan saat ini telah memasuki tahap pembentukan final draft. Pihaknya tengah melakukan harmonisasi antara RUU ini dan pasal-pasal dalam UU lain yang akan dihilangkan.

RUU ini rencananya sudah tiba di meja para anggota DPR sebelum mereka memasuki masa reses yang dimulai pada 18 Desember 2019 . Ia pun menargetkan Omnibus Law Perpajakan sudah dapat dibahas saat DPR kembali dalam masa sidang pada Januari 2020.

"Kami juga terus berkomunikasi dengan DPR tentang RUU ini. Targetnya sudah bisa berlaku pada 2021," tuturnya.

RUU Omnibus Law Perpajakan akan mencakup 4 UU Perpajakan yakni UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU.

Salah satu poin dalam RUU ini adalah penurunan tarif pajak badan. Tarif ini akan dipangkas dari saat ini 25% menjadi 22% dan 20%, 22% untuk periode 2021-2022. Adapun untuk periode 2023 akan menjadi 20%.

Khusus untuk PPh badan yang akan melantai di bursa (go public), mereka akan mendapatkan tambahan diskon pengurangan sebesar 3% selama 5 tahun sesudah go public.

Selain itu, penurunan atau pembebasan tarif PPh Dividen dalam negeri juga diatur dalam RUU ini. Hal tersebut mengatur dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi akan dibebaskan.

Selanjutnya, dalam RUU ini pemerintah akan mengubah sistem perpajakan dari worldwide menjadi sistem teritori. Ini dilakukan agar pemerintah dapat menarik pajak dari Wajib Pajak asing yang penghasilannya berasal dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia.

Omnibus Law juga akan menganulir sejumlah poin dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, salah satunya adalah dengan merelaksaksi hak untuk mengkreditkan pajak masukan.

Selain itu, Omnibus Law juga akan merubah ketentuan denda yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Salah satu yang akan berubah adalah denda wajib pajak terkait keterlambatan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan kurang bayar dari 2% per bulan menjadi pro rata, yakni berdasarkan suku bunga acuan di pasar plus 5%.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

omnibus law
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top