Bisnis.com, JAKARTA – Meningkatnya pembayaran remintansi Tenaga Kerja Asing (TKA) pada kuartal III/2019 menjadi US$900 juta dari kuartal sebelumnya US$800 juta menandakan pentingnya validasi data semua tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal III/2019 dari Bank Indonesia, secara umum neraca sekunder Indonesia tetap mengalami surplus US$1,8 miliar meski menurun dari kuartal sebelumnya US$2,0 miliar. Kondisi ini adalah akibat meningkatnya pembayaran remitansi tersebut, seiring dengan naiknya jumlah TKA.
Sementara itu, penerimaan transfer personal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang merupakan sumber utama dari surplus transaksi pendapatan sekunder relatif stabil yaitu US$2,9 miliar. Adapun berdasarkan negara asal domisili, penerimaan remitansi PMI tertinggi berasal dari kawasan Asia, terutama Taiwan dan Hong Kong.
Bank Indonesia mencatat, jumlah PMI yang tercatat bekerja di luar negeri sampai kuartal III/2019 tercatat sebesar 3,7 juta orang tidak banyak berubah dari kuartal sebelumnya. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), tercatat sekitar 71,0% dari jumlah PMI tersebut bekerja di wilayah Asia Pasifik, dan 28,9% bekerja di wilayah Timur Tengah dan Afrika.
Jika ditinjau dari negaranya, sebagian besar PMI bekerja di negara Malaysia dan Arab Saudi, masing-masing 50,5% dan 25,5%.
Menurut Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, pendataan TKI di Indonesia perlu diperkuat dalam Satu Data Indonesia. Dia menilai dengan pendataan yang valid, maka akurasi untuk perumusan kebijakan sampai penghitungan remitansi bisa tepat.
Beberapa urgensi pentingnya pencatatan TKI yang lebih baik pada Sensus Penduduk 2020 adalah juga untuk mencatat potensi kependudukan dan ekonomi Indonesia ke depan sampai 2045. Muhadjir mengambil contoh, TKI Indonesia yang berada di Malaysia masih simpang siur, terutama terkait pencatatan anak-anak TKI yang lahir di Malaysia. Dengan pencatatan yang baik terkait kualitas hidup, maka potensi ekonomi bisa tercapai dan masalah kemiskinan bisa teratasi.
“Kita perlu segera memastikan ini untuk bisa memotong rantai kemiskinan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyatakan pihaknya akan segera merumuskan metode yang lebih akurat dalam mengidentifikasi perkembangan penduduk TKI di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mengafirmasi peran negara mendorong pendapatan, hak, dan kualitas hidup mereka di luar negeri.
“Maka melalui sensus nanti kami juga punya data akurat jumlah penduduk meninggal, penduduk yang tidak memiliki NIK, dan keberadaan penduduk serta karakteristiknya berdasarkan pendidikan maupun pekerjaan,” ujarnya.
