Bisnis.com, JAKARTA–Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) masih berkomitmen untuk menjaga pembiayaan sesuai dengan skenario defisit anggaran pada angka 2%-2,2% dari PDB.
Seperti diketahui, penarikan utang melalui surat berharga negara (SBN) secara neto per 20 November 2019 sudah mencapai Rp457,66 triliun atau 102,5% dari target baru yang sebesar Rp446,49 triliun.
Secara bruto, SBN yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sepanjang 2019 hingga 20 November sudah mencapai Rp894 triliun atau 98,88% dari target baru yang sebesar Rp904,08 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan realisasi pembiayaan APBN masih sesuai dengan perencanaan.
"Dalam setiap penerbitan SBN, di samping melihat faktor cost of fund, kita juga selalu memperhitungkan risiko. Hal ini tergambarkan dalam bagaimana kita menentukan jenis obligasi, tenor, maupun mata uangnya," ujar Luky, Selasa (26/11/2019).
Merujuk pada data Kementerian Keuangan, risiko pembiayaan kembali relatif terjaga dengan average time to maturity (ATM) dari utang pemerintah berada pada 8,6 tahun pada Juni 2019.
Pemerintah sendiri telah memproyeksikan bahwa posisi ATM pada 2019 bakal berada pada angka 8,5 tahun dengan utang jatuh tempo kurang dari satu tahun mencapai 7,9% dari keseluruhan utang.
"Untuk risiko pembiayaan kembali yang diwakili oleh rasio utang jatuh tempo dalam 1 tahun diupayakan tidak melewati 10% sebagai upaya untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang," ujar pemerintah dalam laporannya.
Adapun rata-rata utang jatuh tempo untuk 2019 hingga 2024 pun tercatat pada angka Rp333,4 triliun dan beban pembayaran bunga utang pada 2020 sendiri tercatat mencapai Rp295,21 triliun. Beban tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan beban pembayaran bunga utang tahun ini yang mencapai Rp276,1 triliun.
