Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berupaya mewujudkan pembangunan rendah karbon (PRK) atau low carbon development initiative (LCDI) dengan melibatkan lebih banyak milenial sebagai penggerak utama seperti Avengers.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan PRK merupakan platform baru sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan sosial tanpa mengabaikan kualitas lingkungan.
Oleh sebab itu, PRK telah menjadi arus utama Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
"Sehingga rencana pembangunan lima tahun ke depan, di samping menguatkan perekonomian, juga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ujar Suharso Monoarfa melalui siaran pers, Sabtu (23/11/2019).
Saat membuka acara Project Expose dan Lesson Learned Low Carbon Development di Jakarta, Kamis (21/11/2019), Suharso mengatakan saat ini pemerintah kian gencar memperkenalkan PRK kepada lintas generasi.
Suharso mengingatkan generasi milenial merupakan agen perubahan di masa depan dan miniatur bangsa-bangsa di dunia pada 2030 mendatang.
Baca Juga
Di mana pun mereka berada, kata Suharso, generasi milenial harus menjadi aktor yang saling bahu-membahu menjaga bumi, seperti di film superhero The Avengers.
“Seperti Avengers yang mengumpulkan para individu yang berbakat dan mengembangkan sumber dayanya, Bappenas juga secara aktif terus mengomunikasikan inisiatif ini ke dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional, untuk membangun persepsi dan pemahaman yang sama mengenai pembangunan rendah karbon, sehingga menghasilkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak yang optimal,” tukas Suharso.
Pertumbuhan Ekonomi
Suharso menyatakan upaya bersama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi harus selalu selaras dengan alam yang lestari.
Oleh karena itu, upaya pembangunan harus berkesinambungan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Terlebih lagi pembangunan juga harus inklusif dan lintas generasi, sehingga tidak dapat terlepas dari kaum muda atau generasi milenial.
“Tentu kita tidak mau menjadi generasi yang menyaksikan peningkatan tajam ketinggian air laut, kekeringan ekstrem, dan bencana global lainnya, yang akhirnya mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,” sambungnya.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Arifin Rudiyanto, mengungkapkan, sejak menjadi Lembaga Wali Amanat pada 2015, ICCTF berfokus untuk mendanai program terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Sepanjang 2019, telah terlaksana 76 program yang didanai oleh ICCTF dengan dukungan pemerintah Indonesia beserta mitra pembangunan, antara lain UK Climate Change Unit (UKCCU), United States Agency for International Development (USAID), Danish International Development Agency (DANIDA), dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).
