Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengusulkan agar pemerintah dapat menyalurkan modal awal sekitar Rp20 triliun untuk menunjang operasional perusahaan dalam menyerap beras yang berfungsi sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).
Sejauh ini, perusahaan pelat merah sektor pangan tersebut menjalankan tugas pengadaan beras dengan mengandalkan dana pinjaman dari lembaga keuangan.
"Kami mengusulkan pemberian modal kerja untuk pengadaan CBP karena selama ini kami menggunakan dana pinjaman dari perbankan untuk pengadaan beras CBP. Modal yang kami usulkan Rp20 triliun," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (21/11/2019).
Budi mengemukakan penyertaan modal tersebut diperlukan Bulog agar perusahaan tak perlu melakukan pinjaman kredit dengan bunga berjalan dari perbankan. Menurutnya, utang Bulog sampai akhir 2018 telah mencapai Rp28 triliun.
"Permasalahan CBP itu karena pengadaannya menggunakan dana pinjaman. CBP ini punya pemerintah dan kami tidak bisa jual kecuali ada penugasan. Selama tidak ada penugasan, maka akan stuck. Padahal, bunganya tidak pernah stuck. Itulah sebabnya kami usulkan pengadaan CBP didanai pemerintah," paparnya.
Sampai 18 November, realisasi pengadaan beras pun baru mencapai 1,14 juta ton atau 63,6% dari target sebesar 1,8 juta ton. Di sisi lain realisasi penyaluran CBP untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) baru mencapai 453.702 ton dan untuk bencana alam sebanyak 4.170 ton.
Baca Juga
Adapun total penyaluran beras melalui skema tersebut ditambah dengan program bantuan sosial sampai September lalu mencapai 771.203 ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
