Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha di Tanah Air belum bisa berharap banyak kepada konsumsi dalam negeri yang sebelumnya digadang-gadang mampu menjadi solusi atas perlambatan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan kinerja ekspor.
Sejumlah indikator telah memperlihatkan adanya perlambatan konsumsi dalam negeri, salah satunya adalah hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan penjualan ritel pada September 2019 hanya tumbuh 0,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY). Meleset dari proyeksi awal sebesar 2,1% dan menurun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,1% YoY.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut salah satu faktor yang ikut memengaruhi perlambatan konsumsi dalam negeri adalah perubahan perilaku konsumen di gerai ritel modern.
Adapun perubahan perilaku yang dimaksud adalah bergesernya preferensi konsumen yang sebelumnya berbelanja di toko ritel modern berukuran besar seperti toko serba ada (hypermarket/supermarket) ke toko ritel modern yang lebih kecil dan dekat dengan pemukiman, yaitu toko kelontong (minimarket).
“Sekarang ini ada disrupsi, cara belanja konsumen berubah, menjadi lebih rasional di toko-toko [ritel modern] yang lebih kecil, ya tentunya minimarket. Tidak ada lagi impulse buying atau membeli barang-barang diluar kebutuhan yang sebelumnya dilakukan di toko-toko yang lebih besar seperti hypermarket atau supermarket,” katanya baru-baru ini.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Industri Pengolahan Makanan dan Protein Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Thomas Darmawan menyebut untuk sektor makanan dan minuman pada dasarnya tidak terjadi penurunan konsumsi lantaran sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar.
Namun, terjadi perubahan dimana masyarakat mencari substitusi atau pilihan yang lebih rasional saat membeli produk-produk makanan dan minuman.
“Tidak mengerem konsumsi, tetapi menjadi lebih rasional dan berhati-hati dalam menghabiskan uangnya. Jika sebelumnya berbelanja ke toko ritel modern saat ini beralih ke pasar tradisional yang harganya bisa jadi lebih murah. Bisa juga beralih ke produk-produk yang sama dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tentunya lebih murah,” ujarnya.
Kemudian Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Ali Subroto mengatakan saat ini konsumen di Tanah Air cenderung rasional dalam membelanjakan uangnya untuk alat-alat elektronik.
Dia menyebut konsumen saat ini hanya membeli perangkat elektronik apabila perangkat yang mereka miliki sudah tidak bisa digunakan lagi atau rusak. Konsumen, terkecuali untuk produk ponsel tidak lagi berlomba-lomba memperbarui perangkat elektronik yang mereka miliki ketika muncul teknologi baru.
“Sekarang lebih rasional, penjualan menggantikan yang lama saja atau yang sudah rusak. Bukan tumbuh yang baru. Penurunan untuk produk audio dan video tahun ini bisa 15%, lemari pendingin mungkin stagnan, mesin cuci dan pendingin udara (AC) bisa sampai 10%, televisi bisa 10%,” katanya.
Roy juga menyebut melambatnya konsumsi di dalam negeri juga terjadi akibat dari semakin banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal. Menurutnya, individu yang bekerja di sektor informal cenderung mengerem konsumsinya demi menjaga kelangsungan hidupnya yang ditopang oleh pendapatan tidak menentu.
“Contohnya fenomena banyak orang yang menjadi ojek online, itu kan sektor informal. Mereka pastinya konsumsinya tidak sekencang mereka yang bekerja di sektor formal. Kenapa mereka bekerja di sektor informal? Tentunya karena tidak ada lapangan kerja di sektor formal yang dibuka untuk mereka,” ujarnya.
Oleh karena itu, Roy berharap pemerintah dapat sepenuhnya membenahi persoalan masuknya investasi yang sebagian besar adalah investasi padat modal, bukan padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif.
Hal senada sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani yang menyebut bahwa investasi yang masuk ke Indonesia sebagian besar merupakan investasi padat modal yang tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Menurutnya penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Tanah Air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2010 setiap Rp1 triliun penanaman modal asing (PMA) pada 2020 mampu menyerap 5014 tenaga kerja baru.
Adapun pada 2018, setiap Rp1 trilun PMA hanya mampu menyerap 1700 tenaga kerja baru.
Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan menurunnya konsumsi dalam negeri terjadi lantaran penurunan pendapatan yang terjadi di sejumlah sektor dan langsung dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tak lain adalah kelas menengah kebawah yang bekerja di sektor informal.
Dia menyebut untuk kelas menengah ke atas yang sebagian besar bekerja di sektor formal tidak mengalami penurunan konsumsi.
“Ada penurunan daya beli dan tentunya konsumsi masyarakat kelas menengah kebawah yang berada di sektor perkebunan, terutama perkebunan sawit. Kemudian upah riil buruh tani ini juga trennya turun. Diikuti juga oleh buruh sektor konsumsi. Kalau kelas menengah keatas? Tetap sama saja sebenarnya daya beli atau konsumsinya,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
