Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang memfinalisasi detail-detail yang akan diatur dalam kartu prakerja setekah Presiden Joko Widodo meminta agar kartu tersebut diimplementasikan pada Januari 2020.
Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi mengatakan salah satu yang diatur dalam kartu prakerja adalah mengenai batas waktu berapa lama pelatihan yang bisa diikuti oleh para pencari kerja. Menurutnya, batas waktu itu nantinya akan disesuaikan dengan berapa besar alokasi dana yang ditetapkan dalam kartu prakerja itu.
“Pastinya ada limit lama pelatihannya,tergantung nanti alokasi rupiahnya berapa untuk pelatihan,” kata Aris kepada Bisnis.com, Kamis (14/11/2019).
Selain batas waktu lama pelatihan, hal yang diatur adalah konsep, mekanisme, hingga lingkup kejuruan. Sebab, imbuhnya, kartu prakerja tidak bisa mencakup pelatihan di segala bidang. Di sisi lain, kartu ini juga tidak diberikan kepada semua pengangguran.
“Kalau targetnya hanya 2 juta orang, pastinya tak semua penganggur yaitu sebanyak 7,05 juta orang dapat dijangkau. Bertahap dahulu, ada syaratnya [untuk bisa dapat kartu prakerja], misal umur di atas 18 tahun, tidak sedang sekolah/kuliah, sedang mencari kerja, korban PHK, dan lainnya.”
Dalam hal ini, dia mengatakan kartu prakerja juga akan mencakup biaya sertifikasi, sehingga setelah mendapatkan pelatihan, penerima mamfaat sudah punya sertifikat yang menjadi nilai jual saat melamar kerja.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan adanya program kartu prakerja sangat baik untuk mendukung kompetensi angkatan kerja Indonesia yang masih rendah.
“Faktanya 60% angkatan kerja kita adalah lulusan SD SMP yang skill-nya tidak mumpuni,” kata Timboel.
Adanya kartu ini nantinya orang-orang yang sudah dilatih akan didata dan disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.
Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pelatihan yang akan diberikan kepada 2 juta penerima kartu prakerja nantinya tidak akan dibatasi besaran nilainya.
Dia menegaskan pemerintah siap untuk membiayai berbagai jenis pelatihan, mulai dari pelatihan yang hanya membutuhkan waktu singkat dan berbiaya rendah hingga pelatihan yang membutuhkan waktu lama dan berbiaya tinggi seperti pelatihan coding.
