Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi menyatakan negosiasi terakhir mengenai Generalized System of Preference (GSP) bakal diselesaikan setidaknya hingga Desember tahun ini.
Retno mengatakan kedatangan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur L. Ross bertemu Presiden Joko Widodo utamanya membahas soal GSP.
Presiden Jokowi juga diakuinya menginginkan agar negosiasi tersebut bisa segera menghasilkan kesepakatan.
“Ini kan masalah yang sudah lama dibahas dan tadi sudah ada satu kesepakatan bahwa mungkin awal Desember kita akan mengirim tim untuk negosiasi, untuk menyelesaikan,” ujarnya seusai mendampingi Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (6/11/2019).
Dari pernyataan yang disampaikan oleh Wilbur ketika bertemu Jokowi, dia mengemukakan keoptimisannya terkait penyelesaian GSP yang menguntungkan kedua belah pihak.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan negosiasi GSP tinggal menunggu finalisasi produknya.
GSP sendiri merupakan program unilateral Pemerintah Amerika Serikat (AS) berupa pembebasan tarif bea masuk ke pasar negara tersebut.
Saat ini, Pemerintah AS memberikan fasilitas GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif 8-digit. Dari jumlah tersebut, 3.572 pos tarif Indonesia mendapatkan fasilitas GSP.
“Ada beberapa hal [hambatan], sebagian besar 80% sudah. Yang masih belum, nanti ada terkait yang dimasukkan dalam omnibus law,” tambahnya.
Terkait dengan pelonggaran Gerbang Pembayaran Nasional dan data center yang merupakan bagian dari negosiasi GSP, Airlangga menekankan sudah ada komitmen mengenai dua persoalan itu.
“Itu [pelonggaran GPN] nanti kita akan bahas lagi dengan otoritas terkait, BI [Bank Indonesia] dan OJK [Otoritas Jasa Keuangan]. [Data center] PP- nya sudah ada, tinggal kita implementasi law-nya di OJK dan BI,” jelasnya.
Setelah negosiasi GSP selesai, pemerintah juga bakal mengajukan kemudahan akses bagi ekspor furniture dan tekstil ke AS.
