Bisnis.com, JAKARTA —Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen mempercepat pengerjaan proyek jaringan gas rumah tangga (jargas) untuk mencapai target RUEN 2025.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan sedang memetakan dan mempertajam program jargas guna memangkas impor gas LPG dan meningkatkan pemanfaatan gas domestik.
“Kami akan mencoba untuk memanfaatkan gas alam kita yang memang dipakai [untuk keperluan] dalam negeri, di [proyek] jaringan gas. Supaya kurangi impor LPG, itu yang sedang kami pertajam,” katanya, akhir pekan lalu.
Hingga akhir tahun, diharapkan dapat terbangun jargas 404.139 sambungan rumah (SR). Tahun ini, jargas dibangun di 16 lokasi a.l. Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Wajo.
Untuk 2020, pemerintah merencanakan pembangunan jargas sebanyak 266.070 SR di 14 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tangah serta Sulawesi Selatan.
Pemanfaatan gas untuk keperluan domestik dapat ditingkatkan, mengingat harga gas yang lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga. Hanya saja, badan usaha yang menyalurkan gas juga diberikan ruang keuntungan agar tidak mengalami kerugian.
Baca Juga
Pemanfaatan gas untuk keperluan domestik mayoritas digunakan untuk industri, kelistrikan dan pupuk, sementara untuk rumah tangga (gas kota) terbilang masih sangat kecil.
Misalnya saja, pemanfaatan gas bumi untuk industri tercatat sebesar 26,14 persen dengan kontrak 1.874,57 BBTUD hingga September 2019, diikuti oleh kelistrikan sebesar 13,98 persen dengan kontrak 1.167,42 BBTUD. Di sisi lain, untuk gas kota, pemanfaatannya hanya 0,08 persen dengan total kontrak pemanfaatan sebesar 10,63 BBTUD dan realisasi sebesar 4,83 BBTUD.
Terpisah, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait pengembangan Jargas. Seperti yang dikemukakan Menteri ESDM, bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyerap gas untuk keperluan domestik.
“Jadi gas ini diutamakan untuk kepentingan domestik dulu. Kedua, ini kan masalah keadilan, kalau kita bisa bangun ini kita bisa kurangi impor LPG,” katanya.
Dengan besarnya impor gas LPG yang mencapai 70 persen dari total kebutuhan, memengaruhi besarnya subsidi yang digelontorkan pemerintah. Wajar saja, lanjut Fanshurullah, bahwa pemerintah perlu menyusun strategi untuk memanfaatkan gas untuk keperluan domestik.
“Habis itu subsidi, tahun ini aja subsidi Rp40 triliun. Tahun depan segitu juga. Kalau jargas bisa dibangun maka impor bisa turun dan subsidi bisa dikurangi,” ujarnya.
Pihaknya berkomitmen akan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga per kilogram gas LPG tabung 3 kilogram. Adapun untuk pembangunan jargas per rumah tangga, BPH Migas memperkirakan biayanya sekitar Rp10 juta per rumah.
“Kemudian untuk rumah tangga tingkat 2 [RT-2] dan pelanggan kecil tingkat 2 [PK-2] konsumen menengah yang pakai LPG tabung 12 kg, nah ini akan kasih dengan harga gas dan keekonomian, jadi di bawah dikitlah,” tambahnya.
