Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kepala Daerah di Maluku 'Curhat' ke Presiden Jokowi Soal APBD Cekak

Presiden Joko Widodo juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait APBD Provinsi Maluku.
Ilustrasi APBD/kopel-online.or.id
Ilustrasi APBD/kopel-online.or.id

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo berkomitmen menindaklanjuti laporan kepala daerah Maluku terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Maluku.

Sebelum meninjau posko pengungsi, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan para kepala daerah di Maluku. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir pula 7 bupati dan 1 wali kota se-Maluku dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan laporan terkait dengan penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019. Selain itu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait APBD Provinsi Maluku.

"Ya tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Tadi malam jam 9 malam sampai jam 10-an. Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," ungkap Presiden, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (29/10/2019).

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kepala Negara akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurutnya, meskipun dirinya sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan soal fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.

"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.

"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," jelasnya.

Keluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi yaitu terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Jokowi mengakui bahwa keluhan tersebut datang dari Indonesia bagian timur karena ketimpangan antarwilayah masih terjadu di Indonesia.

"Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti," tandasnya.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah semalam, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper