Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Kabinet Indonesia Maju menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi beban pengusaha.
Apindo menyebutkan lima masalah yang selama ini membebani pengusaha, yakni rendahnya kompetensi SDM; rendahnya daya saing industri akibat biaya tinggi dari sisi transportasi, logistic cost, dan energy cost yang tidak mendukung; regulasi yang kompleks, tumpang tindih, dan rumit; minimnya koordinasi dan komunikasi lintas kementerian, sektoral, serta pusat dan daerah; serta tingginya biaya impor bahan baku dan bahan setengah jadi.
Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani berharap pemerintahan baru bekerja cepat dan cermat guna membangun kepercayaan pasar terhadap iklim usaha dan investasi Indonesia ke depan.
“Para pengusaha sangat berharap Kabinet Indonesia Maju bekerja profesional sehingga mampu membuat gebrakan dan terobosan positif guna menstimulasi peningkatan iklim usaha, memperkecil hambatan yang ada, serta menyelesaikan permasalahan dan tantangan perekonomian Indonesia,” ujarnya melalui siaran pers, Sabtu (26/10/2019).
Hariyadi menyampaikan membangun komunikasi dan koordinasi lintas kementerian dan sektoral merupakan kunci utama yang harus segera diwujudkan guna membangun kepercayaan pasar terhadap iklim usaha di Indonesia.
Menurut dia, Apindo sebagai mitra pemerintah siap memberikan masukan membangun atau konstruktif kepada kabinet Presiden Joko Widodo. Apindo juga siap bersinergi dalam program-program pemerintah, khususnya dalam memenuhi lima prioritas kerja Kepala Pemerintahan, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Apindo berharap kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru dapat
menggairahkan dunia usaha sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dunia usaha, menciptakan industri mumpuni yang mampu bersaing di kancah internasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Apindo juga mendukung adanya rencana Omnibus Law yang diharapkan mampu mereformasi aturan–aturan yang saling mengunci dan overlapping," kata Hariyadi.
