Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Listrik Swasta meminta pemerintah mempermudah birokrasi di sektor energi mulai dari mempercepat proses perizinan hingga membuat sejumlah strategi yang menguntungkan investasi energi baru terbarukan.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi.
Menurutnya, untuk mewujudkan investasi listrik yang terus berkembang dan terjangkau serta meningkatkan industrialisasi, investasi di sektor ketenagalistrikan harus menjadi salah satu prioritas.
Selain itu, pemerintahan yang baru juga perlu mendorong teknologi ramah lingkungan dan bauran energi yang berimbang sehingga efisiensi energi dapat terus dioptimalkan.
"Birokrasi di sektor energi perlu terus dipermudah, proses perizinan dipercepat, kepastian hukum dan sanctity of contract perlu dijaga agar investasi dapat terus ditingkatkan dari hulu ke hilir," katanya, Selasa (23/10/2019).
Berdasarkan catatan Bisnis, pengembang merasa keberatan dengan skema bangun, miliki, operasikan, dan alihkan atau build, own, operate, transfer (BOOT) pada pembangkit listrik karena tidak menguntungkan. Selain itu, tarif beli PT PLN (Persero) sebesar 85% dari biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan juga masih menjadi persoalan karena berkaitan dengan bankability proyek.
Produsen listrik swasta Indonesia pun sebenarnya tertarik mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), tetapi masih terbentur dengan sejumlah hambatan yang berbeda-beda tergantung jenis EBT. Misalnya, pembangkit tenaga panas bumi (PLTP) yang perlu melakukan eksplorasi hingga harus membangun infrastruktur di daerah tersebut.
Adapula pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang memiliki sifat intermiten sehingga perlu investasi lebih yang harus dikeluarkan oleh pengembang. Begitu juga dengan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang kerap terbentur dengan biaya pengelolaan sampah atau tipping fee yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, hambatan-hambatan tersebut menyebabkan antusiasme produsen listrik swasta di lapangan yang ingin mengembangkan pembangkit EBT berjalan lambat. Arthur menilai investasi pembangkit EBT masih perlu banyak pembenahan supaya bisa berkembang.
"Kita masih mengharapkan ada intensif, EBT kapasitasnya masih kecil-kecil, tenaga lebih kecil karena skala ekonomi lebih kecil sehingga tidak bisa bersaing dengan PLTU yang ada di Jawa dengan kapasitas besar seperti 1000 MW," katanya.
Direktur Eksekutif APLSI Rizal Calvary Marimbo mengatakan pemerintah perlu membuat sejumlah strategi agar investasi EBT dapat menarik bagi swasta. Apalagi, selama ini investasi EBT di Indonesia relatif tertinggal.
"Kami berharap iklim investasi di tanah air, utamanya kelistrikan, semakin membaik. Peran swasta di kelistrikan juga semakin dibuka. APLSI siap menjadi mitra strategis pemerintah dan PLN untuk mengawal visi presiden melakukan transformasi ekonomi pada periode ke 2," katanya.
