Tekanan Resesi & Bauran Kebijakan RI

Kondisi itu membuat tekanan resesi ekonomi makin menguat. Banyak pihak menyakini gelombang resesi makin dekat. Resesi ekonomi terjadi, ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan berturut-turut dalam dua kuartal pada tahun yang sama. Saat ini, ada lima negara yang berada di tubir resesi, yaitu Inggris, Jerman, Italia, Singapura, Hong Kong.
Desmon Silitonga, Analis Riset PT Capital Asset Management
Desmon Silitonga, Analis Riset PT Capital Asset Management - Bisnis.com 19 Oktober 2019  |  16:47 WIB
Tekanan Resesi & Bauran Kebijakan RI
Kantor Bank Indonesia di Jakarta - Reuters/Iqro Rinaldi

Pertumbuhan ekonomi global makin merosot. Hal ini dapat dibaca dari outlook Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019 dan 2020 menjadi 2,9 persen (yoy) dan 3 persen (yoy) dari sebelumnya 3,2 persen (yoy) dan 3,4 persen (yoy).

Kondisi itu membuat tekanan resesi ekonomi makin menguat. Banyak pihak menyakini gelombang resesi makin dekat. Resesi ekonomi terjadi, ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan berturut-turut dalam dua kuartal pada tahun yang sama. Saat ini, ada lima negara yang berada di tubir resesi, yaitu Inggris, Jerman, Italia, Singapura, Hong Kong.

Tekanan resesi ekonomi yang menguat ini turut meningkatkan kecemasan investor di pasar finansial. Penghindaran risiko cenderung dilakukan dengan me-rebalancing portofolio dari aset yang berisiko ke aset yang minim risiko. Itulah sebabnya, harga saham cenderung tertekan. Sementara, harga emas dan obligasi pemerintah cenderung menguat.

Kecemasan investor ini juga tergambar dari survei UBS Swiss dan Campden Wealth Research terhadap 360 perusahaan milik keluarga dengan nilai kekayaan rata-rata sebesar US$1,2 miliar. Sekitar 50 persen dari perusahaan keluarga itu memercayai akan terjadi resesi ekonomi pada 2020. Sekitar 42 persen di antaranya lebih memilih mengakumulasi uang tunai. Dalam kondisi resesi (krisis) ekonomi selalu berlaku pameo cash is king.

Menurut Nouriel Roubini dari University of New York, ada tiga faktor memengaruhi tekanan resesi ini, yaitu perang dagang antara AS dan China, ketidakpastian Brexit akibat macetnya kesepakatan politik, dan ketegangan AS dan Iran di Teluk yang dapat melambungkan harga minyak dunia.

Namun, perang dagang AS dan China lebih disorot. Perang dagang ini telah membuat kiner­ja investasi tertekan. Hal ini dapat tecermin dari sektor ma­nu­fak­tur yang cenderung ter­kon­traksi. Kinerja perdagangan global juga sama. Pada kuartal I/2019, perdagangan global hanya tumbuh 0,5 persen. Terendah sejak 2012.

Sialnya, sampai saat ini be­lum ada sinyal perang da­gang ber­akhir, meski pertumbuh­an ekonomi AS dan China makin terpuruk. Sebaliknya, tensinya makin naik. Selain menekan melalui tarif, tekanan juga dilakukan melalui lontaran provokatif antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping.

China ingin mengirimkan sinyal bahwa seandainya Thucydides Trap terjadi,­ China siap mengha­dapinya. Thucydides Trap merupakan fenomena tentang kebangkitan suatu negara baru yang mengancam hegemoni penguasa dunia lama yang berakhir dalam kondisi perang (Alisson, G, 2017).

RELAKSASI MONETER

Dengan ekosistem ekonomi global yang sangat muram ini, maka otoritas moneter global mengambil tindakan dengan merelaksasi kebijakan moneter.

Otoritas moneter AS (The Fed) telah memangkas suku bunga kebijakannya (FFR) sebesar 50 bps menjadi 1,75 persen-2 persen. Bahkan, menurut konsensus Bloomberg, probabilitas FFR untuk kembali diturunkan pada Oktober 2019 telah mencapai 72 persen. Artinya, FFR berpeluang besar untuk diturunkan lagi.

Kebijakan yang sama juga dilakukan oleh bank sentral Eropa (ECB), meski tidak seleluasa The Fed. Ini mengingat suku bunga kebijakan ECB telah berada di level 0 persen. Menurunkan suku bunga jadi tak efektif.

ECB memilih untuk menggunting lagi suku bunga deposito jadi -0,5 persen. Kondisi ini akan mendorong masyarakat menarik tabungannya, karena tak ada insentif dan selanjutkan akan dikonsumsi atau diinvestasi ke sektor riil.

Kebijakan Quantitative Easing (QE) melalui program Long Term Refinancing Operations (LTRO) jilid III kembali dijalankan. Kebijakan ini akan memberikan likuiditas murah bagi perbankan untuk disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor riil.

Namun, banyak pihak meragukan efektivitas kebijakan ECB ini. Mengingat masalah ekonomi Eropa lebih struktural. Populasi yang menua dan produktivitas yang rendah jadi masalah struktur yang belum mampu teratasi. Hal ini lebih tepat diselesaikan melalui jalur fiskal.

Menurut studi Liu.E dkk. (2019), menahan suku bunga di level rendah dalam jangka panjang, ternyata bisa menurunkan produktivitas melalui konsentrasi pasar.

Sesungguhnya, perekonomian Indonesia saat ini masih jauh dari tekanan resesi. Meski melambat, pertumbuhan ekonomi masih mampu bertahan di level 5 persen. Selain itu, tingkat kesehatan sektor keuangan terpelihara.

Namun, kondisi ini tidak membuat pemerintah dan otoritas terkait berpuas diri. Koordinasi dan soliditas harus ditingkatkan dan mengambil bauran kebijakan yang terukur dan cepat agar siklus ekonomi yang melambat ini tidak tidak berlanjut. Harap dicatat bahwa Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2020 berpotensi berada di bawah 5 persen.

Sejauh ini, ada beberapa indikator ekonomi yang menunjukkan tren melambat. Indeks PMI Manufaktur yang menggambarkan aktivitas sektor manufaktur di September 2019 berada di level 49 (fase kontraksi). Bukan itu saja, Indeks Penjualan Ritel (IPR) yang mengambarkan indikator daya beli hanya tumbuh 2,4 persen di Juli 2019.

Selain itu, indikator di pasar finansial juga tidak terlalu menggembirakan. Pertumbuhan kredit di Agustus 2019 kembali turun menjadi 8,9 persen (yoy). Indeks pasar saham (IHSG) cenderung tertekan Pasar finansial masih rentan mengalami capital outflow, akibat ketidakpastian eksternal, yang dapat menekan nilai tukar rupiah.

Dukungan yang dilakukan oleh BI dengan kebijakan coutercylical-nya harus disambut baik oleh pemerintah dengan melakukan kebijakan yang sama. Meski dalam kenyataannya, kebijakan fiskal di negara berkembang lebih bersifat procyclical (Alesina, A & Tabelini, G, 2006).

Pemerintah harus dapat memaksimalkan daya serap belanja APBN agar perekonomian tetap terstimulasi, khususnya daya beli. Pemerintah daerah juga harus terus didorong menyerap belanja dan tidak lagi memarkir di bank. Pemerintah harus berani melonggarkan besaran defisit, mengingat kinerja penerimaan pajak yang sangat serat.

Pemerintah juga harus secepatnya membereskan berbagai regulasi yang menghambat investasi (FDI). Kasus 33 perusahaan yang memilih mengalihkan investasinya ke negara tetangga, menunjukkan Indonesia belum dipandang ramah bagi investasi global.

Desmon Silitonga

Analis Riset PT Capital Asset Management

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pertumbuhan Ekonomi, resesi

Sumber : Bisnis Indonesia

Editor : M. Taufikul Basari
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top