Bisnis.com, JAKARTA - Perjalanan mengawal perekonomian bukan perkara mudah di tengah ekonomi yang terus mengalami gejolak.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menggelar acara Ngopi Teko akronim dari Ngobrol Pinter Tentang Ekonomi.
Darmin secara spesifik menjelaskan bahwa kondisi ekonomi ketika pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam posisi yang belum terlalu baik. Harga komoditas turun cukup signifikan, sedangkan pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan.
"Waktu itu sampai 2010 - 2011 harga hasil sumber daya alam (SDA) sedang menanjak. Namun mulai turun pada 2012 sehingga pemerintah ini dimulai dari periode lingkungan ekonomi sedang mengarah ke perlambatan," kata Darmin di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Oleh karena itu, di awal pemerintahan Jokowi-JK langkah yang cukup radikal dilakukan pemerintah salah satunya mengurangi anggaran subsidi dalam jumlah besar.
Infrastruktur menjadi konsentrasi pemerintah sejak awal sebagai salah satu cara untuk pemerataan ekonomi. Darmin juga secara spesifik menjelaskan bahwa juga terus berupaya mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk membiayai program-program strategis nasional.
Baca Juga
Bahkan, Darmin juga memastikan biaya yang digunakan untuk membangun proyek-proyek strategis tersebut berasal dari swasta.
"Sehingga kalau orang mengatakan anggarannya terlalu banyak untuk infrastruktur iya [benar] tapi enggak seluruhnya benar," jelasnya.
Dengan konektivitas yang perlahan mulai terbangun, Darmin memproyeksikan ke depan implikasi dari proyek infrakstrutur ke perekonomian akan segera bisa dirasakan.
Adapun dalam acara tersebut, sejumlah menteri dan kepala badan hadir. Beberapa diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlanggar Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
