Bisnis.com, JAKARTA - Survei perbankan Bank Indonesia (BI) menunjukkan pelaku usaha cenderung tidak melakukan permintaan kredit baru pada kuartal III/2019.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa hal ini di satu sisi dapat mencerminkan pelaku usaha masih pesimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi ke depan.
Namun, di satu sisi hal ini juga mengindikasikan adanya kekhawatiran dari pelaku usaha di mana pemangkasan suku bunga oleh BI tidak diikuti oleh penurunan suku bunga kredit yang signifikan.
Sebagai contoh, pada 2016 BI menurunkan suku bunga acuan dari 7,25% pada Januari 2016 menjadi 4,75% pada Desember 2016.
Meski demikian, hal ini tidak serta merta diikuti oleh penurunan suku bunga kredit. Suku bunga kredit baik modal, investasi, ataupun konsumsi masih tetap stagnan pada angka 12%.
"Akhirnya ini bermuara pada melambatnya pertumbuhan kredit khususnya untuk sektor manufaktur dan perdagangan," ujar Yusuf, Rabu (16/10/2019).
Data BI menunjukkan bahwa permintaan kredit baru per kuartal III/2019 yang tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) mencapai 68,9%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang mencapai 78,3%.
Permintaan kredit baru investasi tercatat menurun dari 77,3% menjadi 63,2%, tetapi di satu sisi kredit modal kerja masih tercatat meningkat dai 61% menjadi 65,8% pada kuartal III/2019.
Tiga sektor usaha penyumbang PDB yakni industri manufaktur, perdagangan, serta kontruksi tercatat sama-sama terindikasi mengalami perlambatan permintaan kredit.
Industri manufaktur tercatat turun dari 55,2% menjadi 49,3%, perdagangan besar dan eceran turun dari 39,5% menjadi 17,2%, sedangkan konstruksi juga tercatat turun dari 67,9% menjadi 35,9%.
Bagaimanapun, likuiditas memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal ini tampak pada Vietnam yang mampu tumbuh hingga 7%.
Menurut Yusuf, pertumbuhan tersebut disokong oleh rasio kredit terhadap PDB di Vietnam yang menacpai 130% yang diikuti dengan rasio M2/PDB yang mencapai 155%.
"Saya khawatir kalau bank justru tidak menyalurkan kreditnya karena lebih aman dan nyaman jika hanya menyimpan likuditasnya di BI dibandingkan dengan harus menyalurkan [kredit], sedikit risiko malah dapat untung," ujarnya.
Dari sisi fiskal, pemerintah perlu mengimbangi dengan memperbaiki realisasi belanja modal dari APBN yang serapannya cenderung lambat.
Di lain pihak, peneliti Center for Strateic and International Studies (CSIS) Fajar B. Hirawan menilai bahwa perlambatan permintaan kredit baru menunjukkan bahwa pelaku usaha masih beradaptasi penurunan suku bunga acuan yang dilakukan oleh BI.
"Memang dampaknya belum terlihat, minimal 2 hingga 3 bulan para pelaku pasarakan melakukan penyesuaian suku bunga," ujar Fajar, Rabu (16/10/2019).
Adapun lambatnya transmisi penurunan suku bunga BI terhadap suku bunga kredit disebabkan oleh struktur pasar perbankan yang masih tidak sempurna. Oleh karena iu, kebijakan BI baik penurunan ataupun kenaikan suku bunga tidak serta merta langsung mempengaruhi suku bunga bank.
Meski demikian, faktor adanya pesimisme atas pertumbuhan perekonomian dari pelaku usaha memang masih tetap membayangi kinerja perekonomian ke depan.
Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya lembaga internasional seperti IMF dan World Bank yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tinggal 5% pada 2019 dan 5,1% pada 2020, lebih rendah dari asumsi pemerintah pada 2020 yang mencapai 5,3%.
Oleh karena itu, ke depan masih diperlukan kebijakan fiskal yang mampu mendorong ataupun minimal dapat menjaga daya beli masyarakat selaku penyokong pertumbuhan ekonomi. "Jadi bantuan sosial dan kebijakan sejenis perlu diprioritaskan," ujar Fajar.
Pada lain kesempatan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa penurunan suku bunga BI hingga saat ini memang masih belum diikuti oleh semua bank.
Namun, di satu sisi dirinya berharap akan ada penurunan suku bunga kredit pada kuartal IV/2019.
Untuk diketahui, BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak tiga kali dari 6% menjadi 5,25%.
