OJK : Juli 2019, Kontribusi Aset Industri Keuangan Syariah Mencapai 8,71 Persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kontribusi aset industri keuangan syariah terus  mengalami peningkatan dan telah tembus 8,71% dari total aset industri keuangan nasional per Juli 2019
Ropesta Sitorus
Ropesta Sitorus - Bisnis.com 16 Oktober 2019  |  01:45 WIB
OJK : Juli 2019, Kontribusi Aset Industri Keuangan Syariah Mencapai 8,71 Persen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen. - Asteria Desi Kartika

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kontribusi aset industri keuangan syariah terus  mengalami peningkatan dan telah tembus 8,71% dari total aset industri keuangan nasional per Juli 2019. 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menyebutkan, per Juli 2019, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) telah mencapai Rp1.359 triliun atau sebesar 8,71% dari total aset industri keuangan nasional.

Dari total aset industri keuangan syariah tersebut, pasar modal syariah berkontribusi paling besar yaitu sebesar 56,2%, disusul perbankan syariah sebesar 36,3% dan industri keuangan non bank syariah sebesar 7,5%,” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/10/2019).

Sektor perbankan yang lebih awal berkembang kini memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 unit usaha syariah (UUS) dan 165 BPRS. Adapun, total aset perbankan syariah per Juli 2019 mencapai Rp494,04 triliun atau 5,87% dari total aset perbankan Indonesia.

Untuk sektor pasar modal syariah, per 20 September 2019, jumlah saham syariah mencapai 425 saham dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp3.834 triliun atau sebesar 53,6% dari seluruh saham yang tercatat di pasar modal.

Sementara itu, jumlah outstanding Sukuk korporasi dan sukuk negara telah mencapai 211 sukuk dengan nilai Rp737,49 triliun atau sebesar 14,89% dari total nilai outstanding surat utang korporasi dan negara. Selain itu, saat ini terdapat 266 Reksa Dana Syariah dengan total Nilai Aktiva Bersih mencapai Rp55,99 triliun atau 10,16% dari total NAB Reksa Dana.

Adapun untuk Industri Keuangan Non Bank, per Juli 2019 terdapat 200 perusahaan yang menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah baik berbentuk full fledge maupun unit usaha syariah baik itu perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, modal ventura syariah, penjaminan syariah, pergadaian syariah, lembaga mikro syariah maupun financial teknologi syariah.

Total aset di industri keuangan non bank syariah mencapai Rp101,87 triliun atau 4,27% dari total aset di industri keuangan non bank Indonesia.

Dalam kesempatan pembukaan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2019 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Selasa, Hoesen menyatakan dalam dua dekade terakhir pengembangan industri jasa keuangan syariah nasional telah mengalami banyak capaian dan kemajuan.

Hal itu tampak dari berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, infrastruktur penunjang, regulasi dan sistem pengawasan, serta awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Guna mendukung pengembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks ke depan, kata Hoesen, perlu ada terobosan yang dapat mendorong pertumbuhan keuangan syariah lebih cepat, stabil, efisien, dan berdaya saing, agar dapat berkontribusi optimal dalam perekonomian nasional.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan berbagai riset dan ide-ide kreatif dari akademisi ataupun masyarakat pelaku industri mengingat area riset keuangan syariah yang belum disentuh masih sangat luas.

“Perkembangan industri jasa keuangan yang cepat dan dinamis, telah membuka peluang inovasi bagi industri keuangan syariah untuk lebih fokus pada nilai-nilai yang terkandung pada konsep RFI tersebut. Salah satu contoh adalah dengan menggali potensi khazanah syariat Islam terkait dana sosial wakaf, zakat dan sedekah, dalam rangka memadukan dengan pengembangan produk dan jasa keuangan syariah,” kata Hoesen.

Menurut Hoesen, OJK berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan forum riset ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan sebagai media komunikasi para stakeholders dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, keberadaan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) yang disusun oleh Komite Nasional Keuangan Syariah, juga diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh stakeholders baik di industri keuangan syariah Indonesia maupun industri halal lainnya, dalam menjalankan program yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah.

Implementasi masterplan tersebut diwujudkan dalam tiga arah pengembangan. Pertama, penguatan lembaga keuangan syariah, antara lain melalui peningkatan modal usaha dan SDM, penguatan informasi, variasi produk, pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.

Kedua, menciptakan demand keuangan syariah yang sustainable melalui peningkatan literasi dan inklusi masyarakat terhadap industri keuangan syariah, yang saat ini dirasakan masih kurang. Ketiga, membentuk ekosistem keuangan syariah, melalui sinergi dan kolaborasi di antara pelaku jasa keuangan syariah di berbagai sektor, dengan pelaku industri halal di sektor riil.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ojk

Editor : Akhirul Anwar
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top