Kuota Subsidi Solar Berpotensi Jebol, Pemerintah Pastikan Realisasi Subsidi Energi Aman

Untuk diketahui, Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) memproyeksikan akan terjadi overkuota distribusi solar bersubsidi menjadi 16,06 juta kiloliter apabila tidak ada pengendalian subsidi.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 07 Oktober 2019  |  14:19 WIB
Kuota Subsidi Solar Berpotensi Jebol, Pemerintah Pastikan Realisasi Subsidi Energi Aman
Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada kendaraan di SPBU Coco, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Pemerintah melalui badan usaha penyedia BBM dan produsen bahan bakar nabati menerapkan program pelaksanaan kewajiban pencampuran penggunaan biodiesel sebanyak 20 persen pada BBM segera dilaksanakan mulai Sabtu (1/9/2018). - Antara/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menjamin realisasi subsidi energi pada tahun ini bakal sesuai dengan outlook APBN 2019 meski kuota solar bersubsidi diproyeksikan jebol.

Untuk diketahui, Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) memproyeksikan akan terjadi overkuota distribusi solar bersubsidi menjadi 16,06 juta kiloliter apabila tidak ada pengendalian subsidi.

Adapun realisasi distribusi solar bersubsidi per 25 September 2019 mencapai 11,67 juta kiloliter atau 80,46% dari kuota. Per 25 September 2019, distribusi solar bersubsidi seharusnya hanya 73,42% dari total kuota.

Kuota solar bersubsidi pada 2019 mencapai 14,5 juta kiloliter, lebih rendah dari kuota 2018 yang mencapai 15,62 kiloliter.

Oleh karena adanya potensi overkuota, BPH Migas pun mengeluarkan Surat Edaran No. 3865/Ka BPH/2019 yang bertujuan untuk mengendalikan distribusi solar bersubsidi agar tidak terjadi overkuota pada akhir tahun.

Meski demikian, surat edaran BPH Migas tersebut pada akhirnya dicabut sementara dalam rangka menjaga stabilitas di tengah masyarakat.

Pertamina pun tetap diminta untuk menyalurkan solar bersubsidi 2019 dengan prinsip kehati-hatian, akurat, tepat sasaran, tepat volume dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjaga kuota minyak solar 2019.

Terkait dengan dampaknya pada anggaran, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa pihaknya masih perlu bertemu dengan BPH Migas dan Kementerian ESDM.

"Kami belum tahu mengenai posisi update-nya. Dari pertemuan koordinasi tentunya Kementerian Keuangan bisa kasih masukan pada Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk hal itu," ujar Askolani, Senin (7/10/2019).

Meski demikian, Askolani mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga realisasi subsidi solar tetap sejalan dengan outlook 2019 yang mencapai Rp90,3 triliun.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kunto Wibawa Dasanugraha mengatakan bahwa bagaimana pun realisasi subsidi solar bakal sesuai dengan outlook 2019.

Hal ini mengingat harga Indonesia Crude Price (ICP) yang lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP yang dipatok sebesar US$70 per barel.

Akibat ICP yang lebih rendah dari asumsi, realisasi subsidi solar per semester I/2019 pun baru sebesar Rp11,67 triliun, 37,6% dari pagu yang mencapai Rp31,04 triliun.

Adapun pada perkembangan terakhir yakni per Agustus 2019, realisasi subsidi solar dan LPG 3 Kg mencapai Rp44,52 triliun, di bawah outlook subsidi solar dan LPG 3 Kg yang mencapai Rp90,28 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
subsidi bbm

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top