Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Implementasi CRM, Penagihan Pajak Bakal Lebih Optimal

Dalam Surat Edaran No.SE-24/PJ/2019, otoritas secara tegas menyatakan dengan berlakunya CRM, proses ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penagihan pajak bisa lebih optimal.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 02 Oktober 2019  |  14:55 WIB
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA -Implementasi compliance risk manegement (CRM) mendorong efektivitas penanganan wajib pajak (WP) yang tak patuh.

Dalam Surat Edaran No.SE-24/PJ/2019, otoritas secara tegas menyatakan dengan berlakunya CRM, proses ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penagihan pajak bisa lebih optimal.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan implementasi compliance risk management merupakan kelanjutan dari program amnesti pajak (tax amnesty) dan transparansi informasi keuangan.

"Ini memungkinkan kami membangun profil risiko wajib pajak secara lebih canggih dan akurat," kata Yoga kepada Bisnis.com, Rabu (2/10/2019).

Dalam proses penagihan misalnya, sesuai dengan mekanisme dalam SE otoritas pajak memiliki kewenangan untuk menyusun daftar prioritas tindakan dan daftar prioritas pencairan. Penyusunan daftar ini untuk memastikan proses penagihan pajak bisa benar-benar menyasar ke WP yang menunggak pajak.

Bisnis.com mencatat penagihan piutang pajak kerap bermasalah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I yang diterbitkan belum lama ini, lembaga auditor negara itu menemukan dua persoalan dalam penagihan piutang pajak.

Pertama, status dan tanggal daluwarsa penagihan atas ketetapan pajak sebesar Rp408,5 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya.

Kedua, penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) Tahun 2018 melewati batas waktu penetapan sehingga penerimaan negara tidak dapat direalisasikan sebesar Rp257,95 miliar.

Yoga menjelaskan dengan profil risiko yang semakin canggih tersebut otoritas dapat melayani wajib pajak secara lebih spesifik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wajib pajak yang bersangkutan.

Bagi wajib pajak yang ingin patuh, DJP akan membantu agar mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Sebaliknya kepada wajib pajak yang dengan sengaja menolak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top