Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memastikan strategi pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) 2020 pada Desember 2019.
Seperti diketahui, hingga saat ini, pemerintah masih belum memastikan strategi apa yang digunakan oleh pemerintah dalam penerbitan SBN. Hal ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pemerintah sudah memastikan strategi front loading sejak pertengahan tahun untuk APBN 2019.
Lebih lanjut, penarikan SBN bruto juga masih belum dapat dipastikan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan pihaknya masih perlu menghitung SBN yang terbit pada sisa tahun ini, yang jatuh tempo pada 2020.
"Misal ada yang SBN jangka pendek seperti SPN 3 bulan sampai akhir tahun ini, kan SPN 3 bulan masih diterbitkan, nanti dihitung jatuh temponya," ujarnya, Selasa (24/9/2019).
Untuk diketahui, pembiayaan utang yang akan ditarik oleh pemerintah pada tahun depan mencapai Rp351,9 triliun, lebih rendah dari outlook tahun ini yang mencapai Rp373,9 triliun.
Baca Juga
Meski demikian, penarikan utang melalui SBN (neto) diproyeksikan meningkat sebesar 2 persen dari outlook 2019 yang mencapai Rp381,8 triliun, menjadi Rp389,3 triliun pada 2020.
Merujuk pada debt portfolio review kuartal II/2019, rata-rata utang jatuh tempo pada 2019-2024 mencapai Rp333,4 triliun. Adapun belanja bunga utang yang dianggarkan pada RAPBN 2020 mencapai Rp295,21 triliun.
