Ketika Ekonomi Kian Rentan

Situasi lunglai mudah sekali ditemukan indikasinya. Misalnya, utang pemerintah pusat terus menggunung dan hingga Akhir Juli 2019 sudah mencapai Rp4.603,62 triliun. Begitulah yang tercatat di buku Kementerian Keuangan.
Herry Gunawan, Tenaga Ahli Komite Ekonomi & Industri Nasional
Herry Gunawan, Tenaga Ahli Komite Ekonomi & Industri Nasional - Bisnis.com 21 September 2019  |  12:37 WIB
Ketika Ekonomi Kian Rentan
Nasabah menghitung uang di sebuah Money Changer, di Jakarta, Rabu (12/6/2019). - Bisnis/Himawan L. Nugraha

Perekonomian Indonesia saat ini seperti pelari maraton yang kehabisan napas. Lelah tak bertenaga. Dalam kondisi seperti ini, penyakit—serangan dari luar—begitu mudah merangsek tanpa perlawanan berarti.

Situasi lunglai mudah sekali ditemukan indikasinya. Misalnya, utang pemerintah pusat terus menggunung dan hingga Akhir Juli 2019 sudah mencapai Rp4.603,62 triliun. Begitulah yang tercatat di buku Kementerian Keuangan.

Ini bukan perdebatan soal besaran atau nominal utang yang melelahkan. Namun faktanya, data Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa dari total utang tersebut, 59,3 persen pemberi utang adalah asing. Khusus untuk Surat Berharga Negara yang porsinya mencapai 83 persen dari total utang pemerintah pusat, 51,1 persen dipegang asing.

Pergeseran pemegang surat tersebut terjadi sejak 2017. Pada tahun-tahun sebelumnya, mayoritas masih dikuasai investor domestik, sehingga potensi terjadinya aliran dana keluar lebih kecil dari sekarang.

Surat berharga inilah yang sesungguhnya rawan. Insting para pemegang surat utang sangat jeli dan sensitif terhadap potensi keuntungan yang ditawarkan instrumen investasi, dan oleh negara lain. Karena itu, setiap saat bisa keluar atau disebut dengan istilah lebih rumit, yaitu sudden reversal alias penarikan tiba-tiba karena janji imbal hasil lebih.

Memang begitulah tabiat investasi portofolio: hit and run. Saat mereka ramai-ramai pergi, giliran nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar AS, yang meradang, langsung terimbas tanpa jeda.

Pada saat bersamaan, daya tahan neraca pembayaran pun sedang lemah. Pada kuartal II/2019, BI mencatat neraca pembayaran defisit US$2 miliar. Rapor merah ini, terutama disebabkan oleh lemahnya kinerja ekspor. April 2019 defisit neraca perdagangan tercatat sebagai yang terburuk sepanjang sejarah sehingga menekan transaksi berjalan yang sudah mengalami defisit sejak 2011.

Dengan kondisi neraca pembayaran defisit, kemampuan negara membiayai kewajiban luar negeri bakal melemah. Tentu saja investasi langsung, seperti disarankan oleh Bank Dunia bisa menjadi solusi. Namun bukan tanpa risiko. Misalnya, arus masuk modal tersebut bisa saja ditarik secara tiba-tiba dengan dalil relokasi seperti yang terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara pada krisis 1997.

Sepanjang 4 tahun, yaitu 1997—2000, aliran modal yang keluar dari Indonesia mencapai US$8 miliar. Seperti itulah kondisi yang digambarkan oleh Prema-chandra Athukorala dari Australian National University (2003).

Begitu modal tersebut keluar royo-royo, krisis makin cepat menjalar. Tak berhenti di sektor ekonomi, sosial pun terkena dampaknya. Bahkan kondisi krisis juga ancam ranah politik.

Selain itu, tak mudah pula mendorong masuknya investasi langsung dari luar negeri. Apalagi selama ini, perkembangan penanaman modal di Indonesia cenderung tidak sampai target yang telah ditetapkan. Bahkan pada 2018, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, penanaman modal asing justru turun 8,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Karena itulah, kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil. Hingga saat ini, kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional masih dipegang oleh konsumsi rumah tangga yang sudah lelah. Sejak krisis 1997-1998, kemampuan pertumbuhannya tidak pernah menyentuh 6 persen.

Ditambah lagi dengan potensi tekanan yang segera tiba: kenaikan harga barang dan jasa, khususnya di bidang energi sebagai dampak dari pemangkasan subsidinya yang jika dibulatkan Rp13 triliun.

Ketika tubuh perekonomian Indonesia masih cenderung lemah ini, sungguh rentan harus berhadapan dengan potensi resesi yang sempat diingatkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan, yang antara lain dipicu oleh perang dagang Amerika Serikat lawan China.

PERTAHANAN AWAL

Imbasnya berpotensi merambat ke banyak tempat, termasuk Indonesia. Siaga menjelang hujan turun, seperti kata Presiden Jokowi, sangat penting. Apalagi jika yang datang, dan tentu saja sangat mungkin, adalah badai krisis.

Sebagai langkah pertahanan awal, alangkah bijak jika pemerintah mewaspadai kinerja ekspor bersih. Sebab seiring dengan tingginya impor, maka pembayaran untuk jasa pengangkutan asing pun kian meningkat, dan pada akhirnya ikut menekan neraca perdagangan, khususnya jasa.

Pada saat kemampuan ekspor masih belum menggembirakan, kebijakan menjaga ekspor bersih tetap positif menjadi penting. Sebab menurut data Badan Pusat Statistik, pada triwulan II/2019, ekspor barang dan jasa justru mengalami kontraksi 0,79 persen, di saat komponen pertumbuhan lainnya positif.

Pada saat bersamaan, pemerintah pun harus ikhlas melihat sektor swasta menahan investasi dan ekspansinya di tengah situasi yang buram. Sebab hal itu merupakan kebijakan yang logis bagi dunia usaha.

Ketimbang (kelak) ribut menyalahkan swasta, pemerintah jangan sungkan untuk meninjau ulang pos anggaran yang cenderung menjadi pemborosan, misalnya belanja jasa atau tunjangan yang bersifat variabel alias dapat berubah lantaran ikut menggerus anggaran negara.

Sebab harus diakui, dalam jangka dekat ini perekonomian nasional sedang tidak bertenaga. Ekspor sulit digenjot tiba-tiba, karena perekonomian global pun lesu. Bahkan harga komoditas di pasar internasional masih muram.

Kerentanan ini mesti dihadapi agar penyakit tidak mudah masuk ke tubuh perekonomian yang sedang rentan. Setidaknya, hal itu dapat diawali melalui pertahanan lokal: kebijakan yang tidak terpengaruh faktor eksternal. Tujuannya agar tubuh perekonomian sedikit bertenaga menghadapi virus luar.

Herry Gunawan, Tenaga Ahli Komite Ekonomi & Industri Nasional

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
surat utang negara

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top