Pemindahan Ibu Kota Perlu Perhatikan Risiko Perlambatan Ekonomi Global

Anggota Eksekutif Badan Supervisi Bank Indonesia M. Edhie Purnawan mengatakan, Indonesia tidak boleh menutup mata dengan kondisi resesi ekonomi global tahun ini hingga beberapa tahun ke depan.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 17 September 2019  |  17:10 WIB
Pemindahan Ibu Kota Perlu Perhatikan Risiko Perlambatan Ekonomi Global
Gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Perlambatan ekonomi global perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah rencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Anggota Eksekutif Badan Supervisi Bank Indonesia M. Edhie Purnawan mengatakan, Indonesia tidak boleh menutup mata dengan kondisi resesi ekonomi global tahun ini hingga beberapa tahun ke depan.

Menurut Edhie, dalam suasana krisis, pemerintah harus melakukan stimulus utamanya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ekspektasi.

"Kita perlu mendiskusikan apa yang masuk akal untuk dilakukan dunia saat ini saat mengalami penurunan kinerja ekonomi dan penurunan ekspektasi pertumbuhan ekonomi," tuturnya di Bappenas, Senin (16/9/2019).

Edhie menyatakan keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tentu sudah mempertimbangkan dampak pertumbuhan ekonomi.

Dia berharap rencana tersebut bisa tersusun dengan tepat sasaran untuk mencapai target ekonomi. Salah satu cara yang juga penting adalah peran kuat bank sentral dalam mendorong kebijakan moneter yang akomodatif melalui pemangkasan suku bunga.

Menurut Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan pemindahan ibu kota merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah memberikan dampak ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Pemindahan ibu kota ini menjadi kebijakan counter-cyclical yang berfungsi meredam efek negatif krisis ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia," ujar Bambang.

Bambang mengambil contoh pada saat krisis 2008, Indonesia juga melakukan kebijakan sejenis di saat Amerika Serikat melalui The Fed membuat quantitative easing membuat jumlah dolar beredar di AS dan dunia meningkat.

Indonesia, sambung Bambang, saat itu mendorong konsumsi dan mencegah PHK dengan kebijakan fiskal. Pertama, anggaran paket stimulus fiskal dari pemerintah Rp73,3 triliun dengan rincian anggaran belanja negara Rp17 triliun dan stimulus perpajakan Rp56,3 triliun.

Adapun anggaran belanja negara berfungsi meningkatkan daya beli masyarakat dengan menambah gaji PNS juga TNI dan Polri, menambah gaji pensiun, dan meningkatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sementara itu, stimulus perpajakan berfungsi menurunkan tarif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk ditanggung pemerintah, serta fasilitas PPh Pasal 21 dan PPh panas bumi.

Dari sisi moneter, kata Bambang, penyesuaian suku bunga untuk menurunkan tekanan inflasi dan kebijakan penguatan sistem perbankan.

"Imbasnya terlihat pertumbuhan ekonomi nasional 2008 masih 6,01%; 2009 turun sedikit jadi 4,69% dan 2010 jadi 6,22%," terangnya.

Ari Kuncoro, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyatakan kebijakan counter-cyclical adalah cara pemerintah melawan arah angin resesi ekonomi.

"Jadi saat perekonomian dalam negeri dia didorong. Ini beda dengan filosofi ekonomi turun dan kita hemat, itu paradox of trade ibarat orang pelit makin miskin," kata Ari.

Dia menilai langkah pemerintah memilih counter cyclical akan membuat uang terus berputar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemindahan Ibu Kota

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top