Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta berhati-hati dalam menentukan besaran batas atas transaksi yang diperbolehkan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, lantaran berpeluang memperbesar penyalahgunaan transaksi perdagangan di perbatasan.
Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono mengakui, besaran nilai batas atas transaksi di daerah perbatasan dalam pakta Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia sudah sewajarnya direvisi.
Menurutnya, plafon tersebut belum berubah sejak perjanjian itu diresmikan pada 1970. Adapun dalam pakta BTA Indonesia-Malaysia, batas atas transaksi perdagangan di wilayah perbatasan yang diperbolehkan sebesar 600 ringgit atau sekitar Rp2,2 juta per orang per bulan.
“Namun, kita perlu berhati-hati menentukan besaran batas atas tersebut. Jangan sampai terlalu besar sehingga menjadi celah untuk memasukkan barang dari Malaysia dengan jumlah yang besar. Alhasil impor kita dari Malaysia justru melonjak,” jelasnya, ketika dihubungi Bisnis, Rabu (11/9/2019).
Dia mengatakan, pemerintah juga harus mewaspadai penyalahgunaan fasilitas perdagangan perbatasan oleh para importir nakal. Pasalnya, selama ini, penyalahgunaan aktivitas impor di Indonesia paling banyak terjadi di daerah perbatasan.
Handito pun menyarankan, dari pada terus melonggarkan batas atas nilai transaksi perdagangan perbatasan, pemerintah lebih baik mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menyambungkan daerah-daerah perbatasan dengan pusat ekonomi lain di dalam negeri.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, dalam besaran batas atas transaksi yang diperbolehkan dalam kebijakan BTA Indonesia-Malaysia sudah sewajarnya direvisi.
Menurutnya, plafon transaksi perbatasan tersebut diperlukan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih besar di kota dan kabupaten Indonesia di area perbatasan dengan Malaysia.
Kebijakan itu, lanjutnya akan mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah perbatasan RI dengan Malaysia. Selain itu, kebijakan itu diperkirakan dapat menekan kesenjangan ekonomi antara daerah perbatasan dengan daerah-daerah lain.
“Namun dengan naiknya plafon transaksi perbatasan Indonesia-Malaysia itu harus diimbangi dengan penguatan pengawasan di perbatasan. Jangan sampai, fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk memasukkan barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat daerah perbatasan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, naiknya batas atas transaksi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dapat dimanfaatkan RI untuk meningkatkan ekspor ke negeri jiran tersebut.
Pasalnya, kecilnya plafon transaksi yang diperbolehkan kedua negara tersebut, selama ini membatasi potensi arus perdagangan, terutama ekspor ke Malaysia.
“Saya pikir, batas atas yang wajar untuk mengakomodasi peningkatan perdagangan kedua negara melalui perbatasan adalah Rp5 juta,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, kedua negara telah sepakat untuk menaikkan batas atas transaksi perdagangan wilayah perbatasan.
Dia menyebutkan, saat ini Pemerintah RI dan Malaysia, juga sedang melakukan pembahasan mengenai produk-produk apa saja yang dapat diperdagangan dalam kerangka BTA Indonesia-Malaysia.
“Saat ini kami sedang rundingkan, berapa nilai batas atas transaksi perdagangan yang wajar yang dapat diterapkan dalam BTA Indonesia-Malaysia di kawasan perbatasan. Harapannya tahun ini seluruh proses review BTA Indonesia-Malaysia, berikut besaran batas atas transaksi tersebut sudah selesai dibahas,” katanya.
Dia menambahkan, sebagai konsekuensi naiknya besaran batas atas transaksi perdagangan perbatasan Indonesia-Malaysia, proses pengawasan akan ditingkatkan. Hal itu dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan fasilitas perdagangan tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Terpisah, Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Ni Made Ayu Marthini mengatakan, revisi batas atas transaksi perbatasan Indonesia-Malaysia dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya disparitas harga antara wilayah perbatasan dengan daerah lain di Indonesia
Dia mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia sudah menyusun daftar barang-barang yang mendapatkan perlakukan khusus dalam perdagangan lintas batas tersebut.
Daftar itu dihasilkan dari masukan dari daerah dan kementerian atau lembaga (K/L) terkait. Selain itu, daftar tersebut juga disusun berdasarkan parameter daya beli, tingkat inflasi, kebutuhan dasar, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan
”Saat ini, proses review BTA Indonesia-Malaysia sudah 80% selesai. Harapan kami pada November tahun ini proses tersebut sudah selesai, berikut dengan besaran nilai batas atas transaksi perbatasan yang baru,” ujarnya.
