Dapat Pagu Anggaran Rp6,74 Triliun di 2020, Ini Rencana Kerja KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan dengan target tersebut akan ditopang oleh pertumbuhan produksi perikanan yang mencapai 26.43 juta ton. Adapun, produksi garam nasional ditarget bisa mencapai 3 juta ton.
Juli Etha Ramaida Manalu
Juli Etha Ramaida Manalu - Bisnis.com 11 September 2019  |  04:03 WIB
Dapat Pagu Anggaran Rp6,74 Triliun di 2020, Ini Rencana Kerja KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti . - Instagram @susipudjiastututi115

Bisnis.com, JAKARTA (10/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan mencapai 7,9 persen pada 2020.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan dengan target tersebut akan ditopang oleh pertumbuhan produksi perikanan yang mencapai 26.43 juta ton. Adapun, produksi garam nasional ditarget bisa mencapai 3 juta ton.

Untuk mendukung seluruh target ini, KKP akan memacu operasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) milik KKP di beberapa daerah pengembangan perikanan potensial seperti Natuna, Saumlaki, Merauke, Sebatik, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Biak, Mimika, Morotai, Talaud, Mentawai, dan Moa.

KKP juga menargetkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan menjadi 115, tingkat konsumsi ikan sebesar 56,39 kg/kapita, nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$5,98 miliar, dan jumlah kawasan konservasi perairan seluas 22,27 juta ha.

“Untuk mewujudkannya, KKP telah memperoleh pagu anggaran 2020 sebesar Rp6,47 triliun,” ungkap Menteri Susi seperti dikutip dari keterangan pers, Selasa (10/9/2019).

Pagu anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk implementasi program kelautan dan perikana di berbagai lini.

Di sektor perikanan tangkap, program pembangunan prioritas di antaranya bantuan kapal, alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, dan rehabilitasi pelabuhan perikanan. Selain itu KKP juga akan memfasilitasi pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan. Adapaun, di bidang perizinan, akan dilakukan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah.

“Kita juga mendorong fasilitasi kredit perikanan tangkap, diversifikasi usaha keluarga nelayan untuk kelompok perempuan, sertifikasi awak kapal, penerapan Perjanjian Kerja Laut, penambahan syahbandar perikanan dan observer kapal perikanan, dan penerapan e-logbook, serta partisipasi RFMO,” paparnya.

Guna mengoptimalkan potensi perikanan di berbagai daerah, KKP juga mendorong operasionalisasi lembaga pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI serta perluasan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan.

Sementara itu, guna pengembangan sektor budidaya KKP akan menambah bantuan sarana prasarana dan percontohan budidaya seperti minapadi, bioflok, eskavator, pengelolaan irigasi tambak/kolam, kebun bibit rumput laut kultur jaringan, dan pakan mandiri.

KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga akan memberikan percontohan budidaya pakan alami dan ikan hias, memberi bantuan benih, calon induk, juga bibit rumput laut, serta bantuan benih ikan dan calon induk.

Unit Pembenihan Rakyat

Tak kalah penting pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana Unit Pembenihan Rakyat/hatchery skala rumah tangga juga digalakkan agar masyarakat kecil dapat mengembangkan usaha budidaya dengan baik.

“Agar usaha budidaya berkelanjutan, perlu dilakukan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan serta pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi ekspor. Untuk memberikan jaminan bagi para pembudidaya, tentunya asuransi pembudidaya ikan akan terus dijalankan,” lanjutnya.

KKP juga akan fokus pada penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan penambahan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan seperti pasar ikan bersih dan pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI).

KKP juga menjalankan Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai salah satu alat untuk mencapai peningkatan konsumsi ikan nasional yang telah ditentukan. 

Pembangunan sarana pesisir dan pulau-pulau kecil berupa dermaga apung dan sarana ekonomi produktif, pra-sertifikasi pulau terluar, pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, rehabilitasi ekosistem pesisir, hybrid engineering, Gerakan Cinta Laut dan penanganan sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengembangan kawasan pesisir terpadu adalah beberapa program prioritas pengelolaan ruang laut.

“Meskipun Indonesia terbilang sukses memerangi praktik illegal fishing, tentu kita tidak akan menghentikan berbagai operasi pengawasan dalam mempertahankan kedaulatan laut kita. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pun akan terus beroperasi sebagaimana mestinya, bahkan sistem pemantauan dan pengawasannya akan kita tingkatkan,” ujarnya.

Pelanggaran Perkarantinaan

Sementara itu, dalam rangka menyukseskan program pemerintah menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul, KKP terus meningkatkan kapasitas SDM kelautan dan perikanan melalui fasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penyediaan sarana prasarana riset, data, dan sebagainya.

Menteri Susi melanjutkan, di bidang Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM), penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan akan terus digalakkan.

Hal ini termasuk operasional pengawasan ekspor, impor, dan pengiriman domestik, serta pengawasan mutu hasil perikanan melalui akreditasi lembaga penguji, inspeksi dan pelayanan, serta pencegahan/pengawasan ekspor impor antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi.

Menteri Susi menyampaikan bahwa pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik penugasan bidang kelautan dan perikanan di 2020 adalah sebesar Rp1,005 triliun. Ini terdiri dari DAK untuk 33 provinsi penerima sebesar Rp327,8 miliar dan DAK untuk 444 kab/kota penerima sebesar Rp677,4 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kkp, Susi Pudjiastuti

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top