Melihat Usaha Pemenuhan Listrik di Desa Terpencil

Aceh masih kekurangan pasokan listrik meski telah memiliki daya 451 MW. Kondisi ini membuat provinsi ujung barat Sumatra ini harus mendapat sokongan interkoneksi listrik dari Sumatra Utara. Pasalnya beban puncak listrik di Aceh mencapai 495,9 MW.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 08 September 2019  |  22:59 WIB
Melihat Usaha Pemenuhan Listrik di Desa Terpencil
Foto: Rayful Mudassir - Bisnis Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Hari masih pagi. Sebuah kapal angkut bersandar di Dermaga Ulee Lheue, Banda Aceh. Mereka tiba setelah menempuh perjalanan dari pulau seberang. Tujuannya menampung bahan bakar minyak ribuan liter.

Dari enam orang awak kapal, seorang pria paruh baya ikut dalam rombongan. Namanya Jafar. Dia merupakan mukim di Pulau Nasi, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

Pagi itu, dia memantau pengangkutan 5.000 liter biosolar ke atas kapal. Minyak diisi ke dalam 24 tangki kosong dari pulau itu. Muatan tersebut dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di desanya.

Biosolar jenis B30 sebanyak itu, hanya untuk kebutuhan pembangkit listrik di Gampong (Desa) Deudap, Pulau Nasi.

Sudah dua dekade lebih, Pulau Nasi mendapat aliran setrum dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Deudap. Pembangkit ini merupakan buah perjuangan warga dan pemerintah.

Jafar menjadi saksi hidup masuknya aliran listrik di desa itu. Listrik mulai dirasa penting sebagai kebutuhan utama rumah tangga saat Indonesia sudah berusia 40 tahun. Setelah berembuk, warga sepakat membeli genset subsidi merek Yanmar. Barang itu dibeli dari patungan antarpenduduk.

"Itu juga hanya kami nyalahan sore hari. Pukul 11 malam sudah kami matikan," katanya saat berkisah kepada Bisnis belum lama ini.

Warga memasok listrik secara mandiri. Kabel penyalur arus dan bahan bakar ditanggung patungan. Sejenak, suasana pulau itu kian terang di malam hari. Namun, kondisi ini mulai terganggu ketika genset sudah memasuki usia 2 tahun.

Generator berulang kali harus diperbaiki. Masalah ini tentu menambah biaya perawatan mesin. Artinya cicilan antarwarga juga meningkat. Belum lagi beberapa penduduk mulai menunggak biaya bahan bakar.

Tiga tahun beroperasi genset berdaya 110 volt itu menyerah. Warga bergegas mencari alternatif demi listrik di ujung negeri. Jafar yang baru diangkat sebagai Keuchik (Kepala Desa) Deudap pada 1989 itu akhirnya buat pergerakan.

Tahun itu menjadi momentum bagi masyarakat sekitar memiliki pembangkit listrik tenaga diesel  pada 1991. Perlahan namun pasti listrik kian terasa di rumah warga.

Secara bertahap daya 50 Kw diberikan untuk Pulau Nasi. Seiring kebutuhan konsumen, daya ditambah pada 1998 sebanyak 120 Kw.

Pada 2006, PLN kembali memberikan tambahan daya baru menjadi 250 Kw di Pulau Nasi. Meski semua hanya beberapa desa sudah merasakan listrik 24 jam, namun sekitar 2014, seluruh warga di pulau telah merasakan hal serupa.

Manager Unit Layanan Pelanggan Keude Bieng PLN UP3 Banda Aceh, Arif Rahman Hakim menyadari usaha agar listrik tetap menyala di pulau itu memang tidak mudah.

Tiap 10 hari sekali, pihaknya harus memastikan bahan bakar untuk kebutuhan mesin diesel terpenuhi. Apalagi listrik di Pulau Nasi dan Pulau Breuh tidak berasal dari pembangkit yang sama.

Pulau Nasi memiliki mesin berdaya 250 Kw, sedangkan Pulau Breuh memiliki daya 600 Kw dengan beban puncak 201 Kw. Serapan bahan bakar juga berbeda.

Pembangkit di Pulau Nasi membutuhkan setidaknya 5 ton bahan bakar B30 untuk masa 10 hari. Sedangkan di Pulau Breuh membutuhkan 10 ton B30 untuk durasi yang sama. Walhasil timnya harus memastikan penyaluran ini berjalan lancar.

Dari berbagai daftar kendala di lapangan, faktor cuaca adalah yang paling tidak bisa ditebak. 

Angin laut kerap kali mengganggu penyaluran BBM. Dampaknya kapal tidak dapat mengambil minyak dan mengantarnya ke pembangkit. Maklum, BBM hanya diangkut menggunakan kapal nelayan bertenaga 30 GT.

Namun situasi ini sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Batas 10 hari adalah waktu aman untuk menambah pasokan minyak. Jika cuaca buruk, masih ada dispensasi waktu 1 - 2 hari untuk proses penyaluran minyak.

"Ada ukurannya. Pasti akan diperhitungkan 1 - 2 hari [toleransi waktu] terlambat," katanya.

Secara keseluruhan Aceh memiliki setidaknya 10 pembangkit listrik hingga 2019. Data PLN Aceh mencatat pembangkit listrik tersebar mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Nagan Raya dengan daya mampu 130 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun 161,5 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Lueng Bata 22 MW.

Selain itu PLTD Cot Trieng (8 MW), PLTD Pulo Pisang (8 MW), PLTMG KKA (20 MW), PLTD Seunebok (10 MW), PLTD Setia (6 MW) dan PLTD Isolate atau pembangkit di lokasi terisolir (83,44 MW) dan Pembangkit Listrik Tenagara Mikrohidro di lokasi terisolir dengan daya 1,95 MW.

Aceh masih kekurangan pasokan listrik meski telah memiliki daya 451 MW. Kondisi ini membuat provinsi ujung barat Sumatra ini harus mendapat sokongan interkoneksi listrik dari Sumatra Utara. Pasalnya beban puncak listrik di Aceh mencapai 495,9 MW.

***

Jafar dan warga Pulau Nasi termasuk beruntung telah memiliki daya listrik meski berada di pulau kecil. Hingga Agustus 2019, PLN telah melistriki sebanyak 6.495 desa di Provinsi Aceh. Saat ini tersisa dua desa yang masih belum dapat menikmati aliran listrik.

Keduanya yaitu Desa Tampur Boor di Kabupaten Aceh Timur serta Desa Suka Makmur di Kabupaten Aceh Singkil. Dua desa ini berada di wilayah pedalaman Aceh.

Terakhir kali, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah meresmikan masuknya listrik ke Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Desa ini sempat terisolasi hingga kemudian pemerintah membangun jembatan penghubung melintasi sungai.

Proses pengaliran listrik di desa ini masuk sebagai salah satu janji politik pemerintahan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Kini Nova melanjutkan dapuk kepimpinan yang ditinggal Irwandi Yusuf akibat terjerat kasus hukum.

Salah satu janji politik Irwandi - Nova adalah Aceh Energi. Keduanya menyatakan komitmen terhadap pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan.

Di samping itu, pemerintah Aceh juga meminta PLN untuk menyelesaikan permasalahan kelistrikan di Aceh termasuk perbaikan sistem trasmini maupun pemenuhan listrik di seluruh wilayah Aceh.

"Hingga 17 Agustus 2019 Alhamdulillah rasio desa berlistrik sudah mencapai 99,97%, atau tinggal dua desa yang masih tersisa, PLN optimis dapat segera 100% di Oktober 2019," kata General Manager PT PLN Persero Wilayah I Aceh, Jefri Rosiadi.

Dia menyadari terdapat beberapa kendala yang dihadapi untuk pemenuhan elektrifikasi di pedalaman. Salah satunya adalah keberadaan infrastruktur jalan. Walhasil masalah ini berdampak pula pada pembangunan lainnya termasuk listrik.

Pun begitu, upaya melistriki pedalaman tetap dilaksanakan. PLN Aceh menempuh perjalanan melintasi sungai untuk membawa perlengkapan untuk penyaluran listrik di pedalaman.

"Kami harus menggunakan kendaraan roda dua, gerobak bahkan diangkut dengan perahu motor ada juga yang menggunakan kerbau untuk menarik gerobak guna mengangkut material jaringan tersebut," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pembangkit listrik

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top