Bisnis.com, JAKARTA–Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ditengarai bakal melambat apabila pemerintah terus berfokus menekan current account deficit (CAD).
Dalam laporan World Bank yang berjudul 'Global Economic Risks and Implications for Indonesia' yang terbit pada September 2019, menekan CAD berarti meningkatkan tabungan dan menekan investasi.
Apabila tingkat tabungan meningkat, maka konsumsi masyarakat cenderung rendah. Apabila investasi ditekan, maka laju pertumbuhan ekonomi akan semakin melemah.
Dengan ini, timbul pertanyaan apakah neraca transaksi berjalan atau current account masih relevan untuk dijadikan indikator perekonomian suatu negara?
Untuk diketahui, CAD Indonesia per kuartal II/2019 sudah mencapai US$8,4 miliar atau 3% dari PDB.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menerangkan bahwa neraca transaksi berjalan pada hakikatnya memiliki hubungan yang saling berlawanan dengan neraca transaksi modal.
Baca Juga
Apabila neraca transaksi berjalan mengalami defisit, maka neraca transaksi modal seharusnya mengalami surplus. "Dengan kata lain jika terjadi CAD maka aliran capital inflow seharusnya tinggi atau surplus," ujar Fajar, Jumat (6/9/2019).
Adapun proporsi CAD yang dibatasi sebesar 3% dari PDB merupakan konsensus internasional. Meski demikian, batas aman dari seberapa besar CAD dibandingkan dengan PDB sangatlah tergantung pada karakteristik negara masing-masing.
"Jika memang kita melebihi 3% dari PDB dengan catatan bahwa kita bisa antisipasi itu dengann kebijakan yang pas, khususnya terkait perbaikan iklim bisnis dan investasi, seharusnya tidak akan menjadi masalah," sambung Fajar.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai bahwa neraca transaksi berjalan masih menjadi tolok ukur penting untuk perekonomian negara. "Semakin lebar CAD maka semakin besar pula untuk membiayai defisit itu sendiri," ujar Yusuf, Kamis (5/9/2019).
Lebih lanjut, Indonesia saat ini sudah beranjak dari tahap awal pembangunan sehingga CAD seharusnya tidak selebar pada kuartal II/2019.
"CAD kita kondisinya pernah lebih baik dari sekarang dan kalau sekarang kondisinya memburuk berarti ada yang salah dalam pengelolahan CAD kita. Menurut saya batasan 3-3,5 % PDB masih akomodatif untuk Indonesia," ujar Yusuf.
Fajar pun menilai pemerintah masih perlu bekerja keras dalam rangka menekan CAD dengan menekan defisit neraca perdagangan, memperbaiki neraca jasa dan pendapatan primer, serta meningkatkan tabungan nasional.
Dalam rangka menekan CAD, Fajar menekankan bahwa Indonesia memilah kualitas investasi yang masuk. Indonesia saat ini sangat membutuhkan penanaman modal asing (PMA), bukan investasi portofolio.
Hingga saat ini, PMA masih belum optimal karena perizinan yang menghabiskan waktu serta tidak adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Pemerintah daerah pun masih belum siap menyambut investasi yang masuk ke daerahnya.
Fajar menghimbau agar upaya penekanan CAD perlu terus dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas investasi PMA serta terus memperbaiki hambatan-hambatan yang selama ini mengganggu iklim bisnis dan investasi di Indonesia.
Untuk diketahui, World Bank sebelumnya berargumen bahwa ke depan rawan terjadi capital outflow dari Indonesia akibat terus berlanjutnya perang dagang.
World Bank memproyeksikan CAD Indonesia pada akhir tahun bakal mencapai US$33 miliar. Adapun PMA menuju Indonesia baru mencapai US$22 miliar, sedangkan penanaman modal oleh Indonesia di luar negeri baru mencapai US$5 miliar tiap tahunnya.
Dengan ini, Indonesia membutuhkan capital inflow sebesar US$16 miliar dalam rangka menutup defisit. Kebutuhan capital inflow bisa lebih tinggi apabila capital outflow memang benar-benar terjadi.
Hal ini berpotensi meningkatkan suku bunga acuan serta menimbulkan depresiasi lebih dalam atas nilai tukar rupiah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
