Indonesia Ingin Penuhi 20 Persen Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil di Jepang

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Jepang terkait penempatan Tenaga Kerja Berketerampilan Spesifik (Spesified Skilled Workers (SSW).
Ropesta Sitorus
Ropesta Sitorus - Bisnis.com 03 September 2019  |  01:15 WIB
Indonesia Ingin Penuhi 20 Persen Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil di Jepang
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kanan) menyerahkan secara simbolis seribu sertifikat kelulusan kepada perwakilan siswa Balai Latihan Kerja (BLK) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/10/2018). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Jepang terkait penempatan Tenaga Kerja Berketerampilan Spesifik (Spesified Skilled Workers (SSW), seiring dengan diberlakukannya aturan terkait residential status yang baru bagi warga negara asing (WNA) di Jepang. 

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri juga mengapresiasi regulasi tersebut yang dinilai dapat memberikan perlindungan yang baik bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Jepang serta meningkatkan konsep transfer of knowledge yang baik bagi pemagang di Jepang.

Hal ini disampaikannya dalam Forum Bisnis Ketenagakerjaan di Matsuyama, Jepang (2/9) waktu setempat.

“Di bawah kerangka kerja sama Specified Skilled Workers [SSW] ini, Pemerintah Indonesia berharap dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif di Jepang,”  kata Hanif lewat keterangan resmi, Senin (2/9/2019).

Menurut Hanif,  kerja sama SSW akan dapat memberi keuntungan bagi kedua negara. Bagi Indonesia yang sedang memasuki bonus demografi, dapat menempatkan tenaga kerja terampilnya ke Jepang. Bagi Jepang yang tengah mengalami shortage tenaga kerja dan ageing society, dapat mengisi kekurangan akan tenaga kerja usia produktif di dalam negeri.

Kebutuhan SSW di Jepang mencapai 345.150 tenaga kerja. Menaker Hanif berharap, Indonesia dapat memenuhi 20 persen dari kebutuhan tersebut, atau sekitar 70.000 tenaga kerja terampil.

“Selain itu, hubungan kerja sama bilateral ini diharapkan dapat mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin lama,” ujarnya.

Selain SSW, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga telah menjalin kerja sama pemagangan (Technical Intern Training Program/TITP).

Hanif berharap pemagangan melalui TITP dapat memberikan kesempatan yang luas bagi kaum muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bekerja (workplace-based training).

“Sehingga, mereka memperoleh kompetensi dan daya saing untuk bekerja di dalam maupun di luar negeri atau berusaha mandiri setelah menyelesaikan program pemagangan di Jepang,” katanya.  

Dia menambahkan, sejak tahun 1993, Kemnaker telah memberangkatkan lebih dari 80.000 orang peserta pemagangan ke Jepang. Dari jumlah itu, sebanyak 60.000 orang di antaranya telah kembali ke Indonesia, dan 20.000 orang lainnya masih berada di Jepang.

Pemagangan melalui TITP ini merupakan salah satu optimalisasi penguatan sumber daya manusia, selain pelatihan vokasi di balai latihan ketenagakerjaan (BLK) dan pemagangan di dalam negeri berbasis jabatan.

Hanif juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi Jepang karena sudah berinvestasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia sehingga anak-anak muda Indonesia bisa bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia maupun di Jepang itu sendiri.

Dalam Forum Bisnis Ketenagakerjaan ini, Hanif mengajak para investor untuk berberinvestasi di Indonesia khususnya pelatihan bahasa Jepang.

“Pemerintah Indonesia akan memberikan kemudahan bisnis dan berinvestasi bagi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia khususnya pelatihan bahasa jepang. Saya percaya dengan komitmen untuk berinvestasi di bidang pelatihan bahasa Jepang itu maka kerja sama bidang penempatan dan pemagangan akan lebih berkelanjutan.”

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Kemenaker

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top