Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Cara Dongkrak Produk Pangan di Indonesia

JAKARTA--Pemerintah diminta memanfaatkan ubi jalar sebagai bahan pangan alternatif yang ditanam pada lahan tidur atau hasil pembagian lahan oleh Pemerintah.
Petani memanen padi di areal persawahan kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019)./Bisnis-Rachman
Petani memanen padi di areal persawahan kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019)./Bisnis-Rachman
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta memanfaatkan ubi jalar sebagai bahan pangan alternatif yang ditanam pada lahan tidur atau hasil pembagian lahan oleh Pemerintah.
 
Pakar Teknologi Pangan Universitas Sahid, Giyatmi Irianto, menjelaskan ubi jalar berpotensi menjadi bahan industri pangan yang memiliki nilai ekonomi seperti saus tomat. Dia berpandangan bahwa saat ini Indonesia selalu berputar hanya pada isu soal kerentanan pangan nasional.
 
Padahal, menurutnya melalui program redistribusi lahan itu, akan terjadi peningkatan produktivitas komoditas pertanian. Menurutnya, penguatan sektor pangan, tak melulu menggubah lahan jadi pertanian padi. Sebab, lanjutnya, banyak tanaman pangan alternatif yang lebih mudah untuk digarap maupun memiliki potensi ekonomi lebih besar, seperti ubi jalar.
 
"Sebagai bahan pangan, ubi jalar tentu makanan pokok alternatif. Selain itu ubi jalar bisa diolah sebagai bahan baku industri, khususnya subtitusi bahan impor," katanya.
 
Saat ini, menurutnya, ubi jalar marak digunakan pelaku industri pangan olahan, terutama saus tomat. Pasalnya, para pelaku mensubtitusi tomat yang kadang juga diimpor dengan ubi jalar karena pasokan lebih stabil.
 
"Selain itu, ternyata konsumen lebih memilih saus tomat dengan bahan subtitusi ubi jalar ini,” katanya.
 
Industri saus tomat baik domestik maupun impor terus bertumbuh.  Merujuk Database Comtrade PBB, ekspor kecap tomat dan saus tomat lainnya di seluruh dunia mencapai US$1,69 miliar pada 2013.
 
Pemerintah telah menggulirkan program Reforma Agraria selama periode pertama Presiden Joko Widodo. Bahkan, pada 2019, pemerintah ditarget telah melepaskan lahan sebanyak 4,4 juta hektar, dengan patokan target sebesar 9 juta hektar pada periode setelahnya.
 
Namun demikian, program redistribusi lahan itu kerapkali tak memberikan efek ekonomi bagi para petani maupun perbaikan rantai pasok pangan. Sebabnya, lahan hasil redistribusi tak jarang kembali menjadi lahan tidur, ataupun dicaplok usaha properti hingga pertambangan.
 
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper