Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PERANG DAGANG: Jika Trump Kembali Jadi Presiden AS, Ini yang Akan Terjadi

Perang dagang diprediksi masih akan berlanjut lebih lama jika Trump kembali berkuasa pada periode kedua.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 30 Agustus 2019  |  20:25 WIB
Presiden AS Donald Trump saat menghadiri pertemuan dengan sejumlah perwakilan media sosial di Gedung Putih, Washington DC, AS, Kamis (11/7/2019). - Reuters/Carlos Barria
Presiden AS Donald Trump saat menghadiri pertemuan dengan sejumlah perwakilan media sosial di Gedung Putih, Washington DC, AS, Kamis (11/7/2019). - Reuters/Carlos Barria

Bisnis.com, DENPASAR -- Perang dagang diprediksi masih akan berlanjut lebih lama jika Trump kembali berkuasa pada periode kedua.

Ekonom Indonesia dari Cornell University Iwan Jaya Azis menyatakan kebijakan kepemimpinan Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) memang menjadi salah satu pemicu perang dagang antar negara. 

Iwan menyebut kondisi proteksionisme perdagangan masih akan berlanjut, bahkan lebih dari 2020 yang menjadi momentum pemilihan presiden AS.

"Ini [perang dagang] masih akan berlanjut, sejauh Trump masih presiden," ujar Iwan di The Anvaya Hotel, Kamis (29/8/2019).

Dia menjelaskan kondisi proteksionisme ini sebenarnya secara jelas telah membuat resesi pada perekonomian AS. Iwan menilai imbas perang dagang pada resesi ekonomi global tersebut akan berefek juga pada anjloknya pertumbuhan ekonomi di AS.

Menanggapi kondisi perang dagang, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan saat ini karakteristik dunia adalah meredanya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi.

Alhasil, semakin banyak negara yang mengandalkan kapasitas internal,  seiring semakin menegangnya perdagangan internasional.

Oleh sebab itu BI menerapkan bauran kebijakan bank sentral. Dari segi moneter, misalnya kebijakan pelonggadan suku bunga, stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya, dan pengendalian likuiditas.

Dari sisi makroprudensial antara lain kebijakan uang muka, rasio intermediasi prudensial. Keduanya ini menjadi kolaborasi kebijakan bank sentral.

"Selain itu juga bauran kebijakan BI dan pemerintah yakni bagaimana koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dan reformasi struktural untuk stabilitas makroekonomi," terang Perry.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Donald Trump perang dagang AS vs China
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top