Khawatir Dikuasai Asing, DPR Berikan 5 Masukan Percepatan Kendaraan Listrik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan 5 masukan kepada pemerintah terkait rencana percepatan penggunaan kendaraan bertenaga listrik di Indonesia.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 29 Agustus 2019  |  19:30 WIB
Khawatir Dikuasai Asing, DPR Berikan 5 Masukan Percepatan Kendaraan Listrik
Pekerja menata sepeda listrik Migo di Migo Station JK10116 di kawasan Setiabudi, Jakarta, Kamis (7/2/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan 5 masukan kepada pemerintah terkait rencana percepatan penggunaan kendaraan bertenaga listrik di Indonesia.

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis, mengatakan setidaknya terdapat 5 masukan untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penerapan kendaraan listrik di Indonesia.

"Pertama, perlunya ada dukungan aturan pendukung dari perpres mobil listrik supaya menjadi masukan supaya percepatan mobil listrik bisa masuk ke Undang-Undang No.22/2009 tentang Angkutan Jalan," ujarnya, Kamis (29/8/2019).

Dia menuturkan langkah ini menjadi bagian dari rencana revisi UU tersebut.

Kedua, perlu ada sosialisasi yang menyeluruh mengenai jarak tempuh, penggunaan baterai, lama waktu pengisian baterai, biaya operasional dan biaya perawatan kendaraan serta mekanisme dan prosedurnya.

Ketiga, dia menekankan perlunya ada insentif dari pemerintah guna mendorong berkembangnya kendaraan listrik tersebut. Langkah ini belajar dari perkembangan pesat industri ini di negara China yang pemerintahnya memberikan berbagai insentif.

"Ada dukungan pemerintah dalam bentuk insentif tepat sasaran dalam Perindustrian mobil listrik, baik industri komponen dan pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Namun dia meminta pemberian insentif oleh pemerintah ini harus tetap waspada dan tegas dalam perkembangan mobil listrik sehingga insentifnya tepat sasaran.

Dia mencontohkan kekhawatirannya tentang keringanan mengimpor kebutuhan kendaraan listrik dapat membuat bahan baku lokal jadi lemah. Dia khawatir industri ini malah mendapatkan intervensi dari asing.

Keempat, pemerintah perlu memberikan insentif dalam keseharian seperti memberi parkir gratis dan bebas ganjil genap jika diterapkan di indonesia. 

"Beberapa insentif bisa dipikirkan, tetapi memberikan gratis parkir dan ganjil genap tidak menyelesaikan kemacetan di jalan raya," katanya.

Kelima katanya, saat ini belum dibuatkan pola investasi dengan para produsen kendaraan listrik terkait harga jual supaya dibuat sedekat mungkin dengan tingkat keekonomian masyarakat. 

"Catatan lain berkaitan dengan infrastruktur PLN menyatakan kesanggupannya dalam menyediakan charging station untuk mobil listrik yang dinamakan SPLU, bengkel perawatan dan pemerliharaan komponen kendaraan listrik," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Kendaraan Listrik

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top