Kendalikan Defisit Anggaran, Pemerintah Perlu Genjot Penerimaan Pajak

Pemerintah perlu menggenjot pos penerimaan yang belum maksimal pada semester I/2019 untuk mengurangi tingkat defisit. Selain itu, peningkatan belanja negara juga wajib dilakukan.
Lorenzo Mahardhika
Lorenzo Mahardhika - Bisnis.com 27 Agustus 2019  |  10:37 WIB
Kendalikan Defisit Anggaran, Pemerintah Perlu Genjot Penerimaan Pajak
Petugas pajak melayani wajib pajak yang meminta informasi di Kanwil DJP Jatim III Malang, Selasa (20/10/2015). Penerimaan pajak sampai saat ini sudah mencapai 60,58% dari target Rp21,4 triliun yang menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak semakin tinggi. - Bisnis/Choirul Anam

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu menggenjot pos penerimaan yang belum maksimal pada semester I/2019 untuk mengurangi tingkat defisit. Selain itu, peningkatan belanja negara juga wajib dilakukan.

Menurut Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, salah satu faktor pelebaran defisit APBN pada Juli 2019 adalah kurang optimalnya pemerintah menggenjot pos-pos penerimaan potensial seperti pajak. Umumnya, penerimaan pemerintah dari pajak dimaksimalkan pada semester pertama tahun anggaran.

“Ada kemungkinan pada paruh kedua tahun ini kemampuan pemerintah untuk men-generate pajak tidak akan setinggi pada semester pertama,” jelasnya saat dihubungi, Senin (26/8/2019) malam.

Selain faktor domestik, faktor eksternal juga memainkan peran terhadap meningkatnya defisit APBN. Situasi perang dagang yang tak kunjung usai akan mempengaruhi kemampuan ekspor Indonesia, utamanya pada bidang unggulan seperti komoditas yang menyumbang pemasukan yang cukup signifikan.

Lebih lanjut, Yose mengatakan pemerintah tidak perlu mengerem pembelanjaan negara karena pelebaran angka defisit. Sebaliknya, ia mengusulkan kebijakan makroekonomi atau moneter yang lebih ekspansif. Hal ini dinilai dapat menambah isi kas negara.

“Defisit ini menurut saya memang sudah direncanakan sesuai dengan asumsi-asumsi yang ada. Pelebaran [defisit] masih dapat dikontrol pemerintah, kalaupun terus bertambah, saya perkirakan maksimal 2%,” ungkapnya.

Senada dengan Yose, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pembelanjaan negara justru harus semakin dimaksimalkan di tengah kondisi APBN yang defisit. Dalam kondisi ekonomi yang ditekan faktor eksternal, pengereman belanja akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembelanjaan negara harus dilakukan secara efisien. Pos–pos pengeluaran yang tidak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi sebaiknya dikurangi.

Salah satu pos penerimaan yang menurut Faisal harus dimaksimalkan ialah belanja modal. Selama 2019, ia menilai pembelanjaan modal yang dilakukan pemerintah masih kurang maksimal.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada Juli 2019, total belanja modal pemerintah sebesar Rp48,38 triliun dari pagu anggaran Rp189,34 triliun, atau baru 25,55% dari realisasi APBN 2019.

Realisasi belanja modal berada jauh di bawah belanja sosial. Hingga Juli 2019, pemerintah telah membelanjakan senilai Rp75,08 triliun dalam bentuk bantuan sosial dari anggaran yang berjumlah Rp97,06 triliun.

“Belanja sosial benar-benar digenjot pada semester pertama tahun 2019, realisasinya sekarang sudah lebih dari 70%. [Belanja sosial] memang perlu, tetapi juga perlu diimbangi dengan jenis lainnya seperti belanja modal. Jangan sampai ada spending yang tidak perlu,” jelas Faisal.

Menurut data Kementerian Keuangan Juli 2019, realisasi defisit tercatat pada angka Rp183,7 triliun, atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Posisi tersebut meningkat dari Juni 2019 yang berada pada angka Rp135,8 triliun atau 0,84 persen dari PDB.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top