Anggota DPR dari Gerindra Minta Pemerintah Tak Pindah Ibu Kota ke Kalimantan

Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) menilai pemerintah sebaiknya fokus dalam menangani masalah inflasi pangan dan tarif listrik ketimbang memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 20 Agustus 2019  |  12:14 WIB
Anggota DPR dari Gerindra Minta Pemerintah Tak Pindah Ibu Kota ke Kalimantan
Gedung bertingkat tersamar kabut polusi udara di Jakarta, Senin (8/7/2019). Berdasarkan data "Air Quality Index" pada Senin (8/7/2019) tingkat polusi udara di Jakarta berada pada angka 154 yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Ibu Kota termasuk kategori tidak sehat. - ANTARA/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) menilai pemerintah sebaiknya fokus dalam menangani masalah inflasi pangan dan tarif listrik ketimbang memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bambang Haryo Soekartono menyatakan, pemerintah perlu melakukan kajian lagi atas rencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

Dia menilai rencana ini sudah mulai dari presiden pertama, yakni Ir. Soekarno, Soeharto, dan para pemimpin negara sebelumnya. Namun rencana ini tak kunjung terealisasi akibat permasalahan anggaran.

"Walaupun kondisi negara jauh lebih baik dari kondisi sekarang ini, lalu lokasi itu hutan negara maka ini kondisi yang sedemikian sulit untuk bisa memenuhi apa yang jadi keinginan negara," ujar Bambang di Ruang Sidang Paripurna, Selasa (20/8/2019).

Maka, menurut Bambang, jika wacana ini menjadi prioritas pemerintah akan membuat Kementerian Keuangan semakin terbebani. Dia pun mendorong agar lebih baik jika pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat yang utama.

"Kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat yang utama," kata Bambang.

Dia merincikan, pemerintah wajib menjaga kebutuhan pangan dan harga pangan komoditas. Prioritas kedua adalah masalah ketersediaan listrik dan tarif listrik yang masih mahal dan sulit dijangkau masyarakat.

"Jadi pemindahan ibu kota ini perlu dipertimbangkan karena ini kepulauan padat dari 160 juta menuju pulau yang penduduknya cuma 5 juta ini akan ada interaksi. Pemerintah harus ada skala prioritasnya," ungkap Bambang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemindahan Ibu Kota

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top