Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Pindah Ibu Kota Rp466 Triliun, Waskita : Kami Pasti Berminat

Waskita Karya bakal menunggu kepastian regulasi sebelum berpartisipasi dalam proyek konstruksi di ibu kota negara yang baru.
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyatakan tertarik untuk menggarap proyek-proyek konstruksi dalam pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan.

Direktur Operasi II Waskita Karya Bambang Rianto mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara diestimasi bakal menelan biaya Rp466 triliun dan menjadi peluang besar bagi kontraktor.

Menurutnya, perseroan siap mengikuti tender yang dibuka pemerintah maupun partisipasi. Dia menambahkan, Waskita Karya bakal menunggu kepastian regulasi sebelum berpartisipasi dalam proyek konstruksi di ibu kota negara yang baru.

Rencana pemindahan ibu kota negara memang kian terang setelah Presiden Joko Widodo meminta restu Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus 2019. Saat itu, presiden menyebut ibu kota negara hendak dialihkan ke Kalimantan. Namun, lokasi calon ibu kota negar yang baru belum diumumkan.

"Sejauh ini belum ada pembicaraan [terkait pemindahan ibu kota negara], tapi kami pernah menghadiri sosialisasinya di PU [Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat]. Kami pasti berminat, tentu setelah legal standing-nya fix [pasti]," jelasnya di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota negara sedikitnya membutuhkan lahan seluas 40.000 hektare dengan asumsi tidak ada perubahan jumlah aparatur sipil negara (ASN). Dengan skenario tersebut, sebanyak 1,5 juta bakal hijrah ke Kalimantan.

Untuk memboyong ASN ke Kalimantan dan membangun infrastruktur dasar, pemerintah sedikitnya membutuhkan dana sebesar Rp250 triliun dari total kebuthan Rp466 triliun. Bambang menyebut, ada empat sumber pembiayaan, yakni anggaran negara, badan usaha milik negara, kerja sama dengan badan usaha (KPBU), dan swasta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rivki Maulana
Editor : Hendra Wibawa
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper