Bisnis.com, JAKARTA - Kemampuan program Kartu Prakerja dalam menyelesaikan permasalahan rendahnya kualitas SDM masih diragukan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa banyak kemampuan teknis yang tidak bisa diajarkan dalam waktu singkat.
"Perlu ada penyesuaian kurikulum dan pemberian pelatihannya juga perlu lebih lama," ujarnya, Minggu (18/8/2019).
Merujuk pada Nota Keuangan RAPBN 2020, program Kartu Prakerja dilaksanakan dalam dua bentuk yakni akses reguler dan akses digital.
Pertama, peserta program Kartu Prakerja akses reguler ditargetkan mencapai 500.000 di mana peserta bakal mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja.
Sasaran dari skema ini adalah para pencari kerja baru dan pencari kerja korban PHK.
Kedua, program Prakerja akses digital ditargetkan mencapai 1,5 juta peseerta dengan sasaran kelompok usia muda.
Dalam mekanisme kedua, peserta dapat memilih jenis, tempat, dan waktu pelatihan melalui program pelatihan melalui platform digital.
Faisal menyoroti mekanisme program Kartu Prakerja akses digital yang menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah.
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan suatu kriteria terkait pelatihan jenis apa yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurut Faisal, secara umum SDM Indonesia masih memiliki soft skill yang rendah sehingga sulit terserap, terutama oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA).
Secara teknis, perlu disiapkan juga skill apa yang diprioritaskan. Menurutnya, apabila pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan pengangguran maka skill untuk industri padat karya perlu didorong.
Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah bakal membentuk project management office (PMO) yang mengimpelmentasikan program Kartu Prakerja.
Tugas PMO antara lain mengembangkan produk pelatihan, mengelola keuangan program pelatihan, melaksanakan kemitraan dengan stakeholder penyedia latihan mulai dari platform digital, kementerian dan lembaga, dan pemda serta BUMN.
Selanjut, PMO juga bertugas untuk membangun teknologi dan operasi pelatihan, membantu menyusun infrastruktur hukum yang diperlukan, dan melakukan analisis data untuk mendesain evaluasi proses dan keberhasilan program pelatihan.
Hingga saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih belum menunjuk kuasa pengguna anggaran program Kartu Prakerja yang mencapai Rp10 triliun tersebut.
