Bisnis.com, AMBON - Kementerian Perhubungan akan melanjutkan perubahan sifat layanan tol laut dari direct menjadi hub and spoke di tengah keterbatasan anggaran subsidi tol laut tahun ini.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Wisnu Handoko mengatakan perubahan tersebut ditujukan agar tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas meskipun anggaran subsidi terbatas.
"Pola ini digunakan mengingat kapal feeder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun, sehingga pertimbangan pemerintah tidak hanya biaya logistik tetapi perluasan daerah yang dilayani," ujar Wisnu, Selasa (30/7/2019).
Dia menjelaskan bahwa perubahan sistem tersebut menjadikan pelayanan tol laut di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP) yang pada 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan. Untuk tahun ini menjadi 76 pelabuhan.
Adapun, volume muatan tol laut juga mengalami peningkatan dari 2016 sebesar 81.404 ton menjadi 239.875 ton pada 2018.
Pihaknya juga secara proaktif dan responsif akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi tol laut dengan mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran, serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien.
Anggaran subsidi tol laut yang dikucurkan oleh pemerintah pada tahun ini sebanyak Rp222 miliar dengan mengoperasikan 19 unit kapal. Adapun, tol laut menyediakan 18 trayek yang melibatkan enam pelabuhan pangkal, enam pelabuhan transhipment, dan 66 pelabuhan singgah.
Khusus untuk konektivitas di wilayah Maluku dan Maluku Utara, pemerintah mengalokasikan 22 kapal perintis untuk Maluku dan 8 kapal perintis untuk Maluku Utara serta 3 kapal tol laut untuk Maluku dan 2 kapal tol laut termasuk kapal feeder untuk Maluku Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
