Bappenas Susun 3 Arah Kebijakan Tangkal Bencana dan Kerusakan Lingkungan

Bisnis.com, JAKARTA -- Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi optimal 7% pada 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun tiga arah kebijakan menjamin antisipasi kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 29 Juli 2019  |  06:46 WIB
Bappenas Susun 3 Arah Kebijakan Tangkal Bencana dan Kerusakan Lingkungan
Pertumbuhan PDB menurut pengeluaran Kuartal IV/2018. Data: BPS
Bisnis.com, JAKARTA -- Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi optimal 7% pada 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun tiga arah kebijakan menjamin antisipasi kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto menyatakan lebih dari 27% PDB Indonesia berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian. Selain itu juga sektor industri pengolahan, utamanya pada komoditas sawit, karet, mineral, minyak bumi, dan gas alam. 
Dia menilai tanpa manajemen yang tepat, Indonesia berisiko lebih banyak mengalami degradasi lingkungan dan menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini tercermin dari sejumlah pembangunan yang selama ini memberi dampak pada pengurangan nilai ekonomi SDA.
Untuk itu pemerintah mulai merumuskan tiga arah kebijakan dan sistem penilaian SDA guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
"Jadi tidak ada lagi pertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan," terang Arifin Rudyanto di Hotel Pullman Thamrin, Jumat (26/7/2019).
Dia menyebutkan inisiatif sudah dimulai pada 2013, Bappenas bersama Bank Dunia, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan membentuk Indonesia Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (I-WAVES) untuk mendukung sistem Natural Capital Accounting (NCA) Indonesia. Selama ini menurut Arifin data pembangunan berkelanjutan belum memiliki metodologi penghitungan nilai ekonomi SDA yang sama.
Oleh sebab itu dia berharap tujuan I-WAVES nanti bisa mendorong kolaborasi lintas kementerian dalam mengembangkan neraca SDA yang memenuhi System of Environmental and Economics Account (SEEA). Sehingga terdapat satu metodologi dan hasil penghitungan nilai ekonomi dan dampak yang sama atau satu hasil.
"Untuk itu kita perlu mengembangkan suatu sistem atau model yang bisa menghitung antara pertumbuhan ekonomi dengan dampak lingkungannya," papar Arifin.
Adapun program I-WAVES merupakan bentuk kemitraan global yang dikelola oleh Bank Dunia untuk mendukung upaya pemerintah dunia memasukkan NCA dalam perencanaan pembangunan.
“I-WAVES telah mendukung pemanfaatan NCA untuk analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, seperti pengembangan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sedang digarap Indonesia saat ini," pungkas Arifin.
Arifin memastikan kerangka kerja PRK ini menjadi alat perencanaan pembangunan 2020-2024 sesuai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
Bisnis.com mencatat, Bappenas dalam RPJMN 2020-2024 telah merumuskan tiga arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup. Pertama adalah soal peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kedua, soal ketahanan bencana dan iklim. Ketiga, menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.
Tiga arah kebijakan ini juga sudah mencantumkan target sampai 2024 yang menjadi pedoman bagi penghitungan I-WAVES. 
"Kami harapkan ke depannya, coverage dari WAVES project dapat ditambah lagi. Karena negara kita negara kepulauan, kita ingin memiliki monetary value untuk mangrove, coral reef dan sea crest yang ada. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati dengan coastal resources yang kita miliki,” jelas Arifin. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pertumbuhan Ekonomi

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top