Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah tengah mengodok paket kebijakan strategis dan bersifat jangka panjang untuk mengatasi polemik industri penerbangan di Tanah Air.
Sesmenko Perekonomian Susiwijono menuturkan Kemenko Perekonomian bersama maskapai tengah dan semua pihak terkait tengah mempersiapkan kebijakan jangka menengah dan panjang apa saja yang akan diimplementasikan untuk membantu industri penerbangan dalam negeri.
"Dari pemerintah kami harus terbuka, apa yang bisa kami bantu," ungkap Susiwijono selepas Diseminasi Outlook Kebijakan Perekonomian 2019 di Bandung, Kamis (25/07/2019).
Tidak hanya bantuan dari sisi fiskal, pemerintah akan mempertimbangkan semua opsi, mulai dari efisiensi pengunaan tipe pesawat, pengaturan rute, landing fee, biaya parkir pesawat, bahan bakar, biaya perawatan, termasuk opsi pengelolaan bisnis bandara oleh maskapai.
Menurutnya, semua masukan dari Kementerian/Lembaga (K/L), maskapai dan BUMN akan didaftar kemudian dibahas dengan seksama. "Banyak opsi-opsi yang kami hitung tetapi kami butuh data sehingga kami tahu seberapa besar dampaknya," tegas Susiwijono.
Bahkan, dia mengungkapkan masalah open sky akan kembali ditinjau. Pasalnya, dia melihat jumlah bandara internasional seharusnya tidak terlalu banyak.
Baca Juga
"AS negara sebegitu besar bandara internasionalnya hanya 6 bandara."
Dia yakin jika kebijakan-kebijakan jangka panjang bisa diimplementasikan industri penerbangan dalam negeri bisa kembali bangkit.
Susiwijono mengatakan polemik di dalam industri penerbangan dimulai 2011 lalu ketika maskapai melakukan 'perang harga' dan hitungan bisnis yang anomali.
Sayangnya, masa 'bulan madu' tiket murah tersebut harus berakhir ketika pada 2016 maskapai mulai 'ngos-ngosan' dan sudah hampir tumbang pada 2017.
Maskapai harus menaikkan tarif pada 2018, walaupun kenaikannya belum mencapai tarif batas atas (TBA) namun masyarakat sudah menjerit, sumbangan inflasi transportasi udara mencapai 0,30% dan sektor pariwisata terpukul.
Untuk menyelesaikan semua masalah ini, Kemenko Perekonomian harus turun tangan. Susiwijono mengaku kaget ketika membedah struktur tarif maskapai di dalam negeri.
Dia mengungkapkan satu grup maskapai dalam negeri dengan 500 penerbangan per hari harus menutup kekurangan operasional sebesar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar per hari.
"Ini sinyal merah sehingga pemerintah harus turun tangan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
