Bisnis.com, JAKARTA - Ada perbedaan versi terkait outlook Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM atas belanja subsidi BBM dan LPG 3 Kg.
Dalam laporan semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, Kemenkeu memaparkan bahwa proyeksi dari realisasi BBM dan LPG 3 Kg adalah sebesar Rp90,28 triliun.
Namun, dalam pemaparan Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI pada 15 Juli 2019, justru memaparkan bahwa proyeksi dari realisasi subsidi BBM dan LPG 3 Kg masing-masing adalah sebesar Rp33,83 triliun dan Rp44,16 triliun dengan total sebesar Rp77,99 triliun.
Dirjen Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Askolani mengatakan, deviasi tersebut timbul karena perhitungan kemenkeu dalam laporan semester I/2019 juga memasukkan kewajiban kurang bayar subsidi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Jadi selain subsidi tahun berjalan kita juga akan melunasi kewajiban kurang bayar tahun sebelumnya, ya sekitar Rp13 triliun itu lah," ujar Askolani, Senin (22/7/2019).
Meski demikian, laporan semester I/2019 menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan pembayaran kurang bayar subsidi BBM sebesar Rp0,9 triliun dan kurang bayar subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp15 triliun. Dengan ini, total kurang bayar subsidi keduanya mencapai Rp15,9 triliun.
Selain perbedaan outlook belanja subsidi BBM dan LPG 3 Kg, Kemenkeu dan Kementerian ESDM juga mencantumkan pagu yang berbeda atas belanja subsidi dua produk tersebut.
Kemenkeu dalam laporan semester I APBN 2019 mencantumkan pagu subsidi BBM dan LPG 3 Kg pada angka Rp100,64 triliun, sedangkan Kementerian ESDM mencantumkan pagu subsidi BBM mencapai Rp33,55 triliun dan subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp75,22 triliun atau yang secara total mencapai Rp108,77 triliun.
