Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai visi misi terkait infrastruktur yang disampaikan sangat berkaitan erat dengan dunia konstruksi.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa pidato visi misi yang disampaikan Presiden sejalan dengan dunia konstruksi yang semakin berkembang.
Syarif menjabarkan empat poin kaitan pidato visi misi Presiden Joko Widodo dengan bidang konstruksi di Indonesia yang dihadapi saat ini.
"Pertama, pembangunan infrastruktur tetap harus jalan, pada saat kita berbicara infrastruktur pastilah terkait tenaga kerja konstruksi dan itulah tugas kami bagaimana memastikan bahwa tenaga kerja konstruksi yang ada di indonesia ini memang memiliki kompetensi itu harus dibuktikan melalui sertifikasi," ujarnya di Kementerian PUPR, Senin (15/7/2019).
Sertifikasi ini yang ingin diyakinkan kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi bahwa sertifikasi ini adalah sertifikasi yang benar-benar dipegang oleh orang berkompeten sehingga tidak ada lagi sertifikasi palsu atau abal-abal.
Kedua, adalah terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan Ditjen Bina Konstruksi sedang melakukan percepatan dalam rangka menghadirkan tenaga kerja yang besertifikat. Selain itu, terdapat registrasi ulang atau registrasi baru untuk memverifikasi data yang sebenarnya akan didapatkan.
Baca Juga
"Perkembangan ke depan adalah kegiatan vokasi yang memang menjadi program pertumbuhan SDM kita dan pada tahun ini kita mendapatkan tambahan dana dalam rangka kegiatan vokasi, kita juga bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi yang terkait dengan kejuruan," katanya.
Ketiga, dengan melihat program pemerintah ke depan telah dan tetap melaksanakan kegiatan investasi, investasi pun pada akhirnya akan menyangkut masalah SDM yang mumpuni dan memiliki kompetensi di bidang konstruksi.
Syarif menyebutkan bahwa pihaknya tidak ingin mendapatkan investor yang tidak memiliki tenaga-tenaga yang kompeten meskipun tenaga asing. Oleh karena itu, tugas Ditjen Bina Konstruksi untuk melakukan registrasi.
Terakhir, adalah bagaimana memanfaatkan dana APBN secara efisien dan efektif, yang apabila dilakukan, perubahan yang jadi kunci sangat ditentukan oleh bagaimana kita bekerja secara tertata dalam mendata.
