Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara untuk meningkatkan bauran pembangkit energi baru dan terbarukan yang ada di kawasan tersebut.
Presiden Direktur PPI Ginanjar mengatakan kerja sama kedua perusahaan diharapkan mampu mewujudkan konsep Green Economic Zone di KEK Sei Mangkei yang nantinya dapat menjadi rujukan pengembangan kawasan ekonomi yang mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Selain berencana membangun PLTS, saat ini kedua perusahaan juga sedang mendorong realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) berkapasitas 2,4 MW yang akan segera menyelesaikan tahap konstruksi.
Adapun pembangkit energi baru dan terbarukan yang memanfaatkan limbah pabrik cair kelapa sawit tersebut telah memulai kegiatan konstruksi sejak Desember 2018 yang lalu.
Saat ini konstruksi sudah dalam tahap fasa akhir pembangunan sipilnya dan dalam tahap instalasi komponen utama pembangkit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei hasil kerja sama antara PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) akan segera beroperasi pada November 2019. PLTBg tersebut juga telah melakukan engine test atau Factory Acceptance Test (FAT).
Engine Test dilakukan atas komponen utama PLTBg berupa dua unit gas engine yang akan digunakan di PLTBg Sei Mangkei. Engine test dilakukan di Siemens Gas Engine Factory Zumaia, Spanyol yang disaksikan oleh Team PPI dan PTPN III.
Setelah engine test, milestone berikutnya adalah gas engine yang ditargetkan on site pada September 2019. “Kerja sama antara PPI dengan PTPN III merupakan suatu bentuk partnership yang ideal, karena merupakan kerjasama dua perusahaan nasional (salah satunya, PTPN III adalah BUMN), lintas industri, dan dengan basis Business to Business," katanya melalui keterangan resminya Minggu (14/7/2019).
Ginanjar mengatakan kerja ama ini selain mendorong pengembangan energi baru terbarukan, diharapkan juga mampu mendorong kerja sama perusahaan nasional yang tidak bergantung pada perusahaan asing. Selain itu, juga meningkatkan leverage skema pendanaan proyek dari institusi keuangan nasional dan tidak tergantung pendanaan asing.
“Skema pendanaan nasional mungkin akan menghadapi kendala keekonomian dan competitiveness project, tetapi semua aliran dana ada di Indonesia, jadi harusnya ini tidak menjadi isu bagi para stakeholders," katanya.