Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Halal Lifestyle Center Sapta Nirwanda menyarankan pelaksanaan wisata halal berikut destinasinya hanya dikhususkan bagi penyediaan jasa atau fasilitas yang menunjang aspek halal.
Dia mengatakan, untuk fasilitas umum di lokasi wisata, tidak perlu diberikan ketentuan khusus yang mengacu pada aspek halal.
“Misalnya, kalau ingin naik gunung, pendakiannya harus dipisah antara wisatawan laki-laki dan perempuan, seperti isu yang berhembus di Gunung Rinjani. Tidak perlu seekstrem itu. Cukup sediakan fasilitas dapur dan rumah makan yang dipisah antara untuk menu halal dan nonhalal, begitu juga dengan layanan lainnya,” jelasnya, Rabu (10/7/2019).
Pasalnya, apabila salah kaprah mengenai wisata halal terus berlanjut di Indonesia, maka industri wisata halal tidak akan berkembang dengan baik.
Hal itu setidaknya telah terbukti di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, di mana masyarakat daerah tersebut menolak adanya penetapan daerahnya sebagai destinasi wisata halal.
Dia melanjutkan, padahal potensi ekonomi dari wisata halal sangat besar. Berdasarkan data Global IslamicEconomy Report 2018-2019, belanja wisatawan melalui pariwisata halal di seluruh dunia akan mencapai US$274 miliar pada 2023, naik dari 2017 yang mencapai US$117 miliar.
Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari meminta pemerintah segera merumuskan definisi dan ketentuan mengenai wisata halal yang akan diterapkan di destinasi wisata halal prioritas nasional. Pasalnya, apabila tidak segera dirumuskan, salah kaprah mengenai wisata halal akan terus berkembang.
Baca Juga
“Di dalam ketentuan mengenai wisata halal tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Supaya tidak timbul pergolakan di masyarakat sekitar,” katanya.
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata Anang Sutonomengatakansaat ini pemerintah sedang menggodoks aspek mengenai penerapan wisata halal, terutama di destinasi wisata yang menjadi prioritas pemerintah. hal itu akan dituangkan ke dalam peta jalan pengembangan pariwisata halal nasional.
“Di dalam peta jalan tersebut akan dimasukkan pula mengenai regulasi tentang wisata halal, sertifikasi, dan standardisasi kehalalan di sektor pariwisata. Kami yakin roadmap ini akan mampu menjangkau kepentingan semua pihak,” katanya.
