Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bea Cukai dapat Kewenangan Besar, Makin Banyak Eksportir Diblokir?

Pemerintah telah mewajibkan eksportir untuk membawa pulang Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam negeri. Ada berbagai sanksi yang disiapkan bagi yang tidak mematuhi aturan.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 05 Juli 2019  |  15:52 WIB
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Kewenangan besar Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam menindak eksportir yang tak membawa pulang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam diyakini bakal mendorong kepatuhan.

Data Bea Cukai menunjukkan jumlah eksportir, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun non SDA, yang diblokir oleh otoritas kepabeanan karena tidak patuh mencapai 277 kasus pada 207-2018. 

"Ya tentu saja dengan kebijakan yang baru bakal lebih optimal," kata Kepala Subdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro kepada Bisnis, Rabu (3/7/2019).
 
Dia menjelaskan ada beberapa perubahan mencolok dalam beleid tarif dan sanksi administrasi bagi eksportir SDA. Salah satunya, Bea Cukai bisa melakukan penagihan terhadap kewajiban yang mesti dipenuhi oleh para eksportir nakal.
 
Mekanisme penagihannya bisa dilakukan dengan memberikan surat tagihan ke eksportir yang dimaksud. Ada tiga tahapan dengan jenis sanksi yang bermacam-macam, mulai dari denda, penundaan pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga sanksi administratif berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang ekspor.
 
"Prosesnya  lewat sistem komputer pelayanan," tutur Deni.
 
Seperti diketahui, pemerintah mempertegas pengenaan sanksi bagi eksportir yang tidak menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA ke rekening DHE SDA.
 
Dalam PMK Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tarif atas Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan DHE SDA, otoritas fiskal setidaknya menetapkan tiga jenis sanksi.
 
Pertama, eksportir yang tidak menempatkan DHE  SDA ke dalam rekening khusus DHE SDA dalam jangka waktu setelah bulan pendaftaran pabean ekspor dikenakan denda 0,5 persen.
 
Kedua, dalam hal eksportir menggunakan DHE SDA pada rekening khusus DHE SDA untuk pembayaran bea keluar dan pungutan lain di bidang ekspor, pinjaman, impor, dan keuntungan  dividen atau keperluan lain dari penanaman modal dikenakan sanksi 0,25 persen.
 
Ketiga, eksportir yang tidak membuat escrow account  atau tidak memindahkan escrow account di luar negeri pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing eksportir dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor.
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Bea Cukai devisa hasil ekspor
Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top