Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan jenis dan bentuk pekerjaan pada masa depan tengah menjadi tantangan Indonesia dan negara-negara dunia.
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengemukakan 3 pilar agenda yang berpusat pada manusia (human-centered agenda) guna pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam International Labor Conference di Jenewa, Swiss.
Pertama, meningkatkan investasi SDM. Menaker yakin, konsep pembelajaran seumur hidup (long life learning and long life education) adalah kunci untuk menavigasi berbagai perubahan jenis pekerjaan pada masa depan.
Apalagi, saat ini skill/keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis/fleksibel. Semua orang harus bisa mengalami long life learning melalui berbagai bentuk skilling, upskilling, dan reskilling.
"Saya ingin menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Selain itu, ini harus menjadi bagian integral dari proyek investasi di negara berkembang," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (19/6/2018).
Menurutnya, pilar ini diwujudkan dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Indonesia perlu masifikasi pelatihan kerja untuk wujudkan SDM berkualitas dalam jumlah memadai dan persebaran yang relatif merata di berbagai daerah.
Baca Juga
Dia mencontohkan dengan program pembangunan 1.000 lembaga pelatihan kerja dan program pemagangan yang dikerjasamakan dengan industri.
"Kami sedang mendirikan 1000 pusat pelatihan kerja baru tahun ini untuk mengatasi skill mismatch dan pengangguran kaum muda," katanya.
Kedua, penguatan institusi/lembaga kerja sama. Menaker menilai untuk meningkatkan peran seluruh stakeholder ketenagakerjaan maka institusi/lembaga dialog sosial harus diperkuat.
Hanif menjelaskan, Indonesia terus memperkuat institusi/lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan seperti memperkuat dialog sosial Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit baik di tingkat nasional maupun daerah, pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, dan pembentukan Dewan Produktivitas Nasional.
Meskipun begitu, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakehokder. "Mekanisme dan bentuk dialog sosial nasional harus dikembangkan berdasarkan keadaan nasional," ucapnya.
Ketiga, meningkatkan investasi dalam mewujudkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Dalam hal ini, upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ekonomi pedesaan.
Hanif menuturkan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan dengan menyediakan Dana Desa.
"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup para pekerja migran yang kembali beserta keluarga mereka di desa asal mereka," tuturnya.
Hanif juga mendesak International Labour Organization (ILO) memainkan perannya dalam menciptakan kerja sama multilateral antarnegara sehingga, globalisasi ekonomi dapat memberi dampak positif bagi seluruh negara dunia.
"Kita harus mengambil momentum Konferensi Seratus Tahun ILO ini untuk menghidupkan kembali komitmen kita dan mengambil tindakan tegas untuk mencapai keadilan sosial, perdamaian abadi, dan stabilitas," terangnya.
