Bisnis.com, JAKARTA -- Tahun depan, pemerintah akan secara insentif mendorong peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Hal ditandai dengan target pemerintah atas peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah dari 80,78% pada 2019 menjadi 81,52% pada 2020 serta APK pendidikan tinggi dari 33,39% pada 2019 menjadi 35,26% pada 2020.
Hal ini dikemukakan Menteri Keuangan dalam lampiran pidato tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020 pada Selasa (11/06/2019).
Sri Mulyani menuturkan layanan pendidikan yang berkualitas juga wajib menjangkau seluruh wilayah di Indonesia melalui penyediaan pendidikan di seluruh satuan pendidikan, bantuan afirmasi pendidikan dalam rangka mempercepat akses pendidikan di daerah 3T maupun mendorong penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah.
"Hal ini untuk menghasilkan SDM yang lebih produktif pada tahun 2020 pemerintah mendorong peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi," kata Sri Mulyani dalam lampiran pidatonya yang dibacakan dalam Rapat Paripurna, Senin (11/06/2019).
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi juga terus dilakukan, antara lain melalui pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi, peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian, peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi.
Tidak hanya itu, pemerintah telah bertekan untul merevitalisasi pendidikan vokasi, antara lain melalui peningkatan peran dan kerja sama Industri/swasta dalam pengembangan program studi vokasi sesuai sektor unggulan naslonal dan daerah; pengembangan standar kompetensi dan penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran, termasuk praktek kerja dan magang; dan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik.
Lulusan pendidikan vokasi pun didorong untuk memiliki sertifikasi kompetensi/keahlian, kemahiran dalam berbahasa asing, dan soft skills yang memadai.
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah melakukan penguatan kualitas SDM Indonesia dalam menghadapi Industri 4.0. Dalam hal ini, Sri Mulyani memaparkan akan terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.
Dia menambahkan pemerintah secara konsisten akan melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pendidikan dapat secara Iebih efektif menyiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapl era revolusi industri 4.0.
Sejalan dengan hal tersebut, maka secara umum kebijakan anggaran pendidikan di tahun 2020 akan difokuskan antara lain untuk mendukung peningkatan akses pendidikan yang berkualitas dan merata antara lain dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun, BOS Kesetaraan, BOS berbasis kinerja, serta review besaran bantuan PIP dan Bidikmisi; percepatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR; penguatan kebijakan afirmasi antara lain melalui BOS afirmasi bagi sekolah-sekolah yang berada di desa tertinggal dan sangat tertinggal serta perluasan alokasi TKG untuk Guru Garis Depan (GGD); dan peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi guru antara lain melalui pemetaan yang komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru, tunjangan berbasis kinerja, dan program pelatihan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
