Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penerbangan Haji Kertajati Mundur ke 2020

Kementerian Agama memutuskan membatalkan penerbangan haji 2019 dari Bandara Kertajati, Majalengka karena terhambat urusan bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi
Ruang tunggu penumpang di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat./Antara
Ruang tunggu penumpang di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat./Antara

Bisnis, BANDUNG—Kementerian Agama memutuskan membatalkan penerbangan haji 2019 dari Bandara Kertajati, Majalengka karena terhambat urusan bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa memastikan dari hasil rapat awal pekan ini bersama Dirjen Pelayanan Haji dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat penerbangan haji 2019 ini tidak dimungkinkan dari Kertajati. “Karena tidak dimungkinkan merubah perjanjian bilateral Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi,” katanya di Bandung, Senin (10/6).

Menurutnya pembatalan ini juga berhubungan dengan belum matangnya kesiapan asrama haji yang ditangani Kementerian Agama. Karena itu, Pemprov Jabar meminta agar Kementerian Agama memberikan penetapan agar penerbangan haji 2020 dilakukan di Kertajati. “Antisipatif supaya 2020 jadi maka diminta penatapan Juni (2019) Kertajati jadi pemberangkatan haji 2020,” tuturnya.

Penunjukan secara tertulis ini dinilai Pemprov Jabar merupakan komitmen dan keputusan resmi Kementerian Agama terkait pemberangkatan haji 2020. Selain itu, Kementerian Agama juga memastikan akan menunjuk asrama haji di Indramayu di luar asrama haji Bekasi. “Pembangunan embarkasi haji dilakukan di Indramayu sudah diputuskan Menteri Agama,” ujarnya.

Indramayu dipilih karena secara serius sudah menghibahkan lahan seluas 8 hektar sekaligus sertifikat lahan pada Kementerian Agama untuk asrama haji. Dengan berjarak sekitar 40 kilometer dari Bandara Kertajati dan memiliki jarak tempuh 30 menit, pembangunan fisik akan dimulai pada Januari 2020. “Asrama haji yang membangun Kementerian Agama, sudah dianggarkan di 2020,” paparnya.

Sementara, Pemprov Jabar menurutnya diminta untuk mengalokasikan anggaran di APBD untuk pembangunan masjid dalam komplek asrama haji dan Indramayu membangun pagar sekeliling komplek. Meski pembangunan fisik asrama diperkirakan mepet dengan keberangkatan haji 2020, Iwa meyakini penerbangan haji akan terealiasi dari Kertajati.

“Penetapan Kertajati 2020 itu nantinya akan menjadi bahan dan bagian dari proses perjanjian bilateral dengan Arab Saudi. Walau belum selesai 100% tapi [asrama haji] masih mungkin dipergunakan sebagian,” katanya.

Dihubungi terpisah, Direktur PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Mohamad Singgih mengatakan secara resmi belum mendapatkan pemberitahuan pembatalan penerbangan haji dari Kementerian Agama. “Tapi memang yang punya kewenangan soal haji Kementerian Agama, dari sisi kita hanya menyiapkan fasilitas, dan dari sisi bandara sudah siap,” ujarnya.

Menurutnya dari sisi kesiapan, pihaknya menilai tidak ada persoalan yang mengganjal penerbangan haji dilakukan dari Kertajati. Dia menunjuk soal landasan pacu yang saat ini sudah mencapai 3000 meter sudah diverifikasi oleh pihak yang berwenang. “Sudah dipublikasikan dan sudah muncul di aeronautical, kalau mau bisa dipakai total,” tuturnya.

Singgih menilai urungnya penerbangan haji lebih banyak dikarenakan urusan asrama haji yang belum siap. Meski sudah ada solusi pemakaian hotel di wilayah Kabupaten Cirebon sebagai asrama haji sementara. “[Alasan] yang disampaikan soal asrama. Asrama waktu itu sudah dicarikan solusi yang di hotel,” katanya.

Pemilihan Indramayu sebagai lokasi embarkasi haji dinilai Singgih masih layak dari sisi jangkauan tempuh ke Kertajati. Menurutnya dalam kondisi normal, jarak tempuh dua wilayah tersebut bisa mencapai waktu 1 jam. “Kalau kita tidak masalah ada di mana saja, yang penting masih ada di sekitar bandara,” paparnya.

Kepala Kanwil Kemenag Jabar Buchori awalnya memastikan Kertajati disiapkan untuk menerbangkan 17 kloter calon jamaah haji yang berasal dari wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu. “Kami menerapkan sistem zonasi,” tuturnya. 
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper