Bappenas: Regulasi Jadi Kendala Laju Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Studi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan masalah regulasi dan kelembagaan tetap menjadi isu yang paling penting untuk dibenahi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 24 Mei 2019  |  18:21 WIB
Bappenas: Regulasi Jadi Kendala Laju Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Presiden Joko WIdodo (kanan) menerima buku rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - Studi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan masalah regulasi dan kelembagaan tetap menjadi isu yang paling penting untuk dibenahi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya.
 
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan regulasi di Indonesia sering kali masih restriktif dan sangat mahal, membuat investor segan berinvestasi.

Belum lagi masalah korupsi dan tidak efektifnya birokrasi, serta risiko yang harus dihadapi sektor swasta karena kebijakan yang tidak pasti akibat kurangnya koordinasi di pemerintahan.

"Ini harus diatasi dengan segera dan serius agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih melesat,” ujar Bambang dalam rilis paparan di The Second Stolypin Forum, Rusia yang diterima Bisnis, Jumat (24/05/2019).

Menurutnya, sejumlah kebijakan disiapkan agar transformasi struktural dapat berjalan dengan baik dan memiliki dampak yang signifikan.

Pertama, pemerintah memperbaiki regulasi dan kelembagaan dengan memastikan setiap institusi memiliki fungsi yang jelas, dengan kebijakan yang tidak tumpang tindih dan koordinasi yang efektif.

Kedua, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mendorong perluasan internet dan konektivitas jalan sehingga memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi agar menjadi inklusif. 

Ketiga, upaya memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi, utamanya dengan memperbaiki kualitas tenaga kerja, mengembangkan pelatihan vokasi, hingga mengembangkan skema untuk meningkatkan peran riset dan penelitian.

Keempat, pemerintah mengembangkan skema pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai solusi alternatif untuk mengatasi terbatasnya penerimaan negara dari pajak.

Kelima, upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia, terutama dalam peningkatan kesehatan dan pendidikan.

“Di masa depan, Indonesia membutuhkan reformasi kurikulum dan inovasi metode pembelajaran sebagai senjata pamungkas untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas."

Selain itu, kebijakan di sektor kesehatan akan difokuskan untuk kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.

Dalam The Second Stolypin Forum,  Bambang  juga mengelaborasi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, tantangan ekonomi jangka menengah, hingga cara Indonesia mengimplementasikan reformasi struktural. 

Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan global dan domestik beberapa tahun belakangan, ekonomi Indonesia dapat bertahan menguat. 

Pertumbuhan ekonomi sempat jatuh dibandingkan dengan tahun 2011, namun sejak 2015 pertumbuhannya mampu kembali menguat dan terus terakselerasi.

Bambang menuturkan pertumbuhan ekonomi yang menguat didorong stabilnya konsumsi rumah tangga dan tingginya pertumbuhan investasi. 

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh stabil di sekitar 5 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sementara investasi tumbuh lebih tinggi, di angka 5,4% per tahun.

Bappenas menilai tingkat investasi yang tinggi adalah hasil dari perkembangan infrastruktur yang telah dijadikan prioritas pemerintah beberapa tahun belakangan, seiring dengan upaya untuk memperbaiki iklim investasi yang juga berkontribusi atas masuknya investasi swasta.

Selain disebabkan meningkatnya investasi, pertumbuhan ekonomi juga didorong tingginya pertumbuhan sektor jasa, utamanya di sektor teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong perkembangan dunia digital di Indonesia.

Sayangnya, sektor manufaktur yang dibidik untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, tumbuh rata-rata 4,4 persen per tahun, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi.

"Hasilnya, sektor manufaktur di Produk Domestik Bruto berkurang hingga kini berada di bawah 20 persen," ungkapnya.

Inilah yang menjadi perhatian utama pemerintah ke depannya agar ekonomi Indonesia bisa terakselerasi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bappenas, Pertumbuhan Ekonomi

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top