Pemerintahan Baru Perlu Fokus Tekan Impor Pangan

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas berharap pemerintah mendatang bisa fokus untuk menekan laju pertumbuhan impor produk pangan dengan memetakan komoditas yang memang menjadi prioritas.
Juli Etha Ramaida Manalu
Juli Etha Ramaida Manalu - Bisnis.com 22 Mei 2019  |  09:57 WIB
Pemerintahan Baru Perlu Fokus Tekan Impor Pangan
Perajin membuat tempe berbahan baku kedelai impor di kampung sukamaju, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (16/7/2018). - ANTARA/Adeng Bustomi

Bisnis.com, JAKARTA- Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas berharap pemerintah mendatang bisa fokus untuk menekan laju pertumbuhan impor produk pangan dengan memetakan komoditas yang memang menjadi prioritas.

Andreas menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian, impor 8 jenis komoditas pangan utama terus menunjukkan peningkatan kendati pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri demi mengurangi ketergantungan atas impor.

Sebagian upaya tersebut pun diklaim berhasil dalam meningkatkan produksi dalam negeri dan meredam impor seperti upaya peningkatan produksi beras dan jagung.

Namun, berdasarkan data yang disajikan Andreas, impor 8 komoditas pangan utama yang terdiri atas beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih dan kacang tanah mengalami peningkatan sebesar 25,8% dari 21, 952 juta ton pada 2014 menjadi 27, 616 juta ton pada 2018.

"Bagi saya, program yang masuk akal untuk pemerintah mendatang adalah bagaimana angka 27,6 juta ton impor dari 8 komoditas utama tersebut tidak naik lagi. Bisa stabil di angka itu saja sudah luar biasa" ujarnya, Senin (20/5/2019) malam.

Menurut Andreas, untuk menekan laju pertumbuhan impor dari kedelapan komoditas tersebut, pemerintah perlu fokus dan menentukan prioritas.

Salah satu komoditas yang bisa menjadi prioritas pemerintah adalah beras atau padi. 

Adapun impor beras Indonesia sejak 2014 tercatat mengalami fluktuasi dengan jumlah impor terkecil terjadi pada 2017 sebesar 307.526 ton dan tertinggi pada 2018 sebesar 2,254 juta ron.

Padahal komoditas ini dinilai menjadi kunci lantaran menjadi salah satu komoditas yang paling dibutuhkan. 

Selain itu, beras juga sudah menjadi komoditas yang diupayakan oleh petani Indonesia sejak dahulu kala sehingga para petani sudah terbiasa melakukan kegiatan budi dayanya. 

"Kebiasaan petani itu juga penting sekali," ujarnya.

Kendati demikian, untuk bisa mensukseskan peningkatan produktivitas padi dalam negeri sebagai bagian dari program ketahanan pangan ada sejumlah hal yang menurutnya perlu diimplementasikan seperti pembangunan pertanian berbasis petani kecil.

Adapun yang dimaksud dengan membangun pertanian berbasis petani kecil adalah dengan melibatkan petani mulai dari awal hingga akhir kegiatan penanaman. Salah satunya adalah dengan mengajak petani untuk ikut terlibat dalam produksi atau perbanyakan bibit.

Selain beras, komoditas lain yang menurutnya bisa digenjot adalah wortel, kentang, juga singkong.

Adapun bawang putih yang menjadi salah satu target swasembada pemerintah, menurut Dwi tidak terlalu mendesak lantaran jumlah impornya yang tidak terlalu signifikan dibandingkan impor bahan pangan dan hasil perkebunan yang disebutkan di atas.

Untuk tujuan lebih luas, tak hanya meningkatkan produksi beras, melainkan juga menjamin keberlanjutan ketahanan pangan, menurut Dwi ada sejumlah hal yang juga perlu diakukan yakni dengan mempertahankan Jawa sebagai lumbung pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
impor, pangan

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top