Bisnis.com, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedang mengupayakan realisasi pembangkit tenaga nuklir untuk memasok listrik di wilayah tersebut sehingga menghapus impor listrik dari Malaysia sebesar 200 mw.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan kajian rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tersebut. Realisasi PLTN tersebut memang masih membutuhkan proses panjang, tetapi dia optimistis nantinya pembangkit yang dicita-citakan tersebut dapat segera terwujud.
Sutardmidji mengatakan setidaknya pemerintah Kalimantan Barat telah menyiapakn daerah-daerah mana yang cocok untuk dibangun PLTN. Ketika pemerintah pusat mewujudkan pembangunan PLTN, Kalimantan Barat ingin menjadi salah satu wilayah tempat dibangunnya pembangkit tersebut.
Berdasarkan kajian dari Kementerian Riset dan Teknologi, ada tiga daerah yang menjadi tempat sesuai untuk dibangun PLTN di Kalimantan Barat. Daerah tersebut yakni Bengkayang, Ketapang, dan Sambas. Daerah-daerah tersebut dinilai aman dari gempa dan memiliki pemukiman yang sedikit sehingga aman untuk dikembangkan PLTN.
Jika nantinya PLTN terealiasi, Kalimantan Barat menginginkan pembangkit tersebut dibangun dengan kapasitas 200 MW sehingga menghapus impor listrik dari Malaysia hingga mampu menarik realiasi investasi industri di Kalimantan. "Apakah realisasinya 5 atau 6 tahun lagi, yang jelas kita sudah siap," katanya.
Menurutnya, kehadiran PLTN akan mengoptimalkan potensi sumber daya uranium yang selama ini dimiliki Kalimantan Barat. Berdasarkan data Kementerian Riset dan Teknologi, Kalimantan Barat setidaknya memiliki potensi sumber daya alam uranium sebesar 45.730 ton.
Selama ini, sumber daya alam di Kalimantan Barat hanya dieskpor dalam bentuk barang mentah, sementara di sisi lain, masyaakat Kaliamantan Barat sangat membutuhkan pasoman listrik.
PLTN dinilai akan menawarkan listrik dengan harga murah untuk masyarakat. Saat ini, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik di Kaliamntan Barat adalah sebesar di atas US$ 10,70 cent per kwh. Namun, diyakini BPP tersebut akan menurun seiring dengan pembangunan PLTN yang masif di Kalimantan Barat.
"Sekarang di atas US$10 cent per kwh ke depan bisa US$4,5 per Kwh atau dibawah US$5 cent per kwh, hitung-hitungan kita bisa dibawah US$5 cent per kwh dan ini akan meningkatkan daya siang dan menarik investor," katanya kepada Bisnis, Selasa (21/5/2019).
Menurutnya, pembangunan PLTN juga penting dilakukan lantaran rencana pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan. Rencana pemindahan ibukota ini tentu memerlukan suplai listrik yang andal dan Kalimantan Barat bisa menjadi pemasok listrik tersebut. "PLTN paling aman, di mana-mana listrik nuklir itu aman, kalau pun terjadi kasus itu hanya satu dua," katanya.
Saat ini sistem kelistrikan di Kalimantan Barat memiliki daya mampu sebesar 462 MW dan beban puncak sebesar 309 MW. Hingga akhir 2018 posisi rasio elektrifikasi di Kalbar sebesar 87,6%.
